Polemik Seleksi KPID, Pemprov Silakan Tempuh Jalur Hukum

F Kadiskominfotik NTB

IST/RADAR MANDALIKA Najamuddin Amy

MATARAM – Pengumuman hasil seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB telah selsai. Namun bagi yang merasa keberatan atas hasil, Pemprov mempersilakan menempuh jalur hukum.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamudin Amy merespons reaksi publik yang muncul baru-baru ini. Diskominfo mengklaim proses seleksi itu telah sesuai prosedural dan taat aturan.
Najam mengatakan, silang pendapat dan beragam pertanyaan dari sejumlah kalangan yang menyatakan hasil seleksi KPID tahun ini kurang baik, adalah tidak tepat.
“Saya ingin memberikan sedikit pencerahan terkait hasil seleksi KPID NTB, sebagai sumbangan pikiran sekaligus memberikan klarifikasi atas informasi yang berkembang atas beberapa pertanyaan yang mungkin bergelayut dalam pikiran dan beredar di media sosial,” kata Najam kepada media, kemarin.

Najam menjelaskan, soal apakah ada klausul khusus yang menyatakan dalam peraturan KPI yang mengatur harus adanya keterwakilan daerah. Dijelaskan bahwa dalam PKPI ini, tidak dimuat soal diskriminatif seperti suku, agama dan ras. Sehingga setiap WNI diperkenankan untuk mengikuti seleksi ini sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam PKPI.
“Mungkin di NTB kita akan berhitung bahwa ada 3 suku besar yang menjadi suku aslinya. Bukankah NTB ini juga masih banyak suku lainnya?,” tegasnya.
Kedua lanjutnya tentang posisi Pansel dan siapa yang menentukan Pansel. Najam mengungkapkan, dalam PKPI Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan dengan jelas bahwa pembentukan Pansel KPID berada di ranah DPRD dari proses awal sampai dengan penentuan 7 anggota KPI Daerah.

“Mungkin sedikit gamang karena kita menyamakan dengan seleksi Komisi Informasi. Seleksi KPID berbeda dengan seleksi Komisi Informasi NTB,” jelas dia.

Menurut Najam, NTB mestinya berterimakasih karena dalam periode sekarang Pansel KPID bekerja sesuai dengan masa periode pergantian anggota KPI Daerah yang hanya menjabat 3 tahun.

KPI Daerah NTB memang berakhir 25 April 2021 yang lalu. Dan diberikan perpanjangan 3 bulan sambil menunggu hasil pansel. Pada periode sebelumnya KPID NTB pun mengalami pasang surut bahkan perpanjangan berkali-kali.

Yang terakhir tentang posisi dan tugas Gubernur dalam seleksi KPID ini. Najam menerangkan, urusan Penyiaran sesuai dengan UU memang berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, dalam hal Gubernur selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, maka pembinaan terkait penyiaran di daerah dilaksanakan melalui koordinasi dinas terkaitnya.

“Itulah sebabnya sampai saat ini urusan KPI di daerah-daerah masih disupport anggarannya melalui dana hibah setiap tahunnya,” katanya.
Najam menambahkan, karena pansel ini berada dalam ranah DPRD sesuai PKPI, maka Gubernur sangat menghormati dan menghargai seluruh proses yang dilaksanakan dari awal sampai dengan akhirnya. Gubernur menunggu hasil fix dan final dari DPRD.

Katanya, dalam Pasal 1 (2) PKPI disebutkan bahwa Anggota KPI adalah seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat serta seseorang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur untuk KPI Daerah.

“Membaca pasal di atas maka posisi gubernur adalah menerima hasil,” katanya.

Najam menyarankan, jika dalam proses seleksi sampai pada hasilnya ada yang kurang puas bahkan dianggap kurang sehat, maka peserta lain bisa menempuh mekanisme hukum yang berlaku. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Balita 2 Tahun Tenggelam di Kolam Ikan

Read Next

Ummi Rohmi Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-76 RI

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *