BERSAMA: Poto bersama usai kegiatan sosialisasi netralitas ASN pad Pemilu 2024 di Hotel Grand Royal, Loteng, Rabu (31/5/2023). (RAZAK/RADAR MANDALIKA)

PRAYA – Seluruh ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diingatkan untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Peringatan itu disampaikan baik oleh Bawaslu Loteng maupun Asisten III Administrasi Umum Setda Loteng.

“Integritas adalah awal kita niat untuk bekerja, apapun yang kita laksanakan,” kata Asisten III Administrasi Umum Setda Loteng, Muhamad Zarkasi dalam sambutannya saat kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN Pada Pemilu Serentak 2024, di Hotel Grand Royal, Loteng, Rabu (31/5).

Kegiatan yang digelar Bawaslu Loteng ini menghadirkan tiga orang narasumber. Yaitu Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Loteng Lalu Fauzan Hadi, Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Loteng, Harun Azwari, dan Kasi Pidum Kejari Loteng Arin P Quarta.

Zarkasi meyakini, jajaran Bawaslu memegang teguh integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Begitu juga dengan ASN di Loteng yang mencapai 10 ribu orang harus punya integritas dan menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

ASN memiliki peran penting dalam mendukung suksesnya pesta demokrasi tersebut nantinya. Termasuk mendukung Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Mengingat jumlah personel pengawas di Loteng sangat terbatas. Jumlah panwascam hanya tiga orang di setiap kecamatan dan satu orang PKD di setiap desa.

“Perlu dukungan kita semua termasuk ASN,” kata Zarkasi di hadapan para peserta sosialisasi dari perwakilan OPD dan perwakilan dari kalangan kepada desa.

Menyangkut netralitas ASN sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dan, peraturan pemerintah. Kalau ASN melakukan kampanye atau melakukan pelanggaran dan terbukti, akan mendapat sanksi tegas.

“Kalau kita ASN sudah jelas ada undang-undang dan peraturan perintah,” kata Zarkasi.

Karena itu mantan Kepala Diskominfo Loteng ini mengingat kepada para ASN agar menjaga integritas dan netralitas. Kemudian setelah mengikuti sosialiasi tersebut, Zarkasi meminta kepada ASN yang hadir untuk menginformasikan kepada ASN yang lain di OPD masing-masing.

“Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa menambah wawasan dan ilmu kita sebagai ASN,” harapnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Loteng Usman Faesal menerangkan, kegiatan sosialiasi netralitas ASN ini menjelang pemilu sangat penting dilakukan. Disamping itu juga dilakukan penandatanganan bersama fakta integritas.

“Karena ada tren pelanggaran yang dilakukan ASN,” cetusnya.

IMG 20230531 WA0014

IMG 20230531 WA0017
Penandatanganan bersama fakta integritas

Katanya, pihaknya terus memaksimalkan upaya pencegahan sampai ke tingkat bawah. Namun karena dengan jumlah personel terbatas. Upaya pengawasan atau pencegahan tidak bisa maksimal dilakukan tanpa dukungan partisipasi dari elemen masyarakat, termasuk ASN.

“Jadi kita akan upayakan maksimal dalam bentuk pencegahan. Karena ini salah satu tugas pertama Bawaslu. Kita perlu partisipasi dari ASN,” jelas Usman.

Untuk diketahui, Bawaslu RI bersama beberapa menteri maupun pimpinan lembaga telah menandatangani surat keputusan bersama (KB) pada 2022 lalu untuk menjaga netralitas ASN.

KB tersebut merinci beberapa jenis pelanggaran, di antaranya memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu, sosialisasi/kampanye melalui media sosial, menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif, serta mem-posting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik dengan foto bersama bakal calon.

Kata Usman, pihaknya selalu menekankan kepada para panwascam kecamatan untuk tetap memantau kegiatan ASN. Misalnya meng-like kemudian membagikan poto salah satu calon legislatif dan atau capres-cawapres di media sosial seperti Facebook.

“Itu yang biasa sering terjadi kita pantau di media. Salah satu ASN memberikan dukungan. Meskipun ASN mempunyai hak pilih,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya di Bawaslu melakukan kegiatan sosialiasi netralitas ASN seperti ini paling tidak untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran. Dan tentu Bawaslu memasifkan pencegahan dengan meningkatkan kapasitas SDM.(zak)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 497

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *