LOBAR—Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) masih menunggak pembayaran layanan kesehatan bagi warga Lobar kurang mampu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Piutang layanan itu bahkan tembus hingga Rp 1,13 miliar lebih. Kepala Dikes Lobar Arief Suryawirawan tak membantah adanya piutang itu. Ia mengaku piutang itu merupakan tagihan bantuan sosial (Bansos) bagi pengobatan kurang mampu yang dirujuk ke rumah sakit provinsi.
“Memang ada tagihan Bansos kita. Mau dibayar semua, tapi memang anggaran kita masih terbatas,” kata Arief, Selasa (25/07).
Menurutnya piutang itu tidak hanya di RSUD Provinsi NTB, namun juga ada di dua rumah sakit milik Lobar RSUD Tripat dan Awet muda Narmada. Pihaknya pun belum bisa melakukan pelunasan karena keterbatasan anggaran Pemda Lobar saat ini.
“Belum bisa kita lunasi semua, tapi sudah kita bayarkan lebih dari setengahnya,” imbuh dia.
Arief pun tak menampik sudah ditagih RSUP NTB agar segera melunasi piutang itu. Terlebih ada instruksi Inspektorat Provinsi NTB agar piutang belum tertagih dari masing-masing kabupaten/kota agar bisa segera dilunasi. “Sudah sih ada tindaklanjutnya dan sudah kita berikan ke Inspektorat provinsi hasil pembayaran kita (yang sebelumnya),” terang Kadis Dikes Lobar ini.
Lebih lanjut Arie menjelaskan piutang sebesar Rp 1,137 miliar itu merupakan sisa piutang sejak tahun 2022 hingga saat ini. Nominal piutang sebelumnya lebih besar dari angka itu. Lantaran keuangan daerah yang saat ini sedang tidak stabil, sehingga tagihan piutang dari penggunaan Bansos itu membengkak. “Sisanya yang belum bisa kami bayarkan saat ini,” ujarnya.
Arief mengaku sudah mengusulkan anggaran untuk pembayaran piutang tersebut di APBD Perubahan tahun ini. Jika tetap tak mampu dibayarkan oleh daerah di tahun ini, pihaknya akan mengupayakan supaya pelunasan piutang itu bisa masuk prioritas pada APBD murni 2024.
“Dalam kita membayar (piutang pelayanan) ini harus dibagi ke RSUD Tripat, terus ke rumah sakit provinsi. Semua harus dapet bayaran, adil lah,” jelasnya.
Sejauh ini, diakuinya banyak permintaan penggunaan Bansos untuk pengobatan masyarakat Lobar yang kurang mampu. Sehingga tagihan biaya pelayanan tersebut tak tentu nominalnya per bulan, tergantung jumlah pasien yang dirujuk untuk berobat menggunakan Bansos ke rumah sakit tersebut. “Banyak yang minta bantuan Bansos, sehingga penggunaan Bansos menjadi naik,” beber dia.
Pihaknya tak berani menjamin piutang itu akan langsung bisa dilunasi seluruhnya. Karena sangat tergantung kondisi fiskal daerah saat ini. Namun pihaknya memastikan akan tetap membayar piutang tersebut. “Tetap kita akan melunasi, itu kan kewajiban. Kita juga paham rumah sakit pasti sangat membutuhkan anggaran untuk biaya operasionalnya,” pungkasnya. (win)