Perpres Jokowi 104 Ditolak, Kades Audiensi ke Gubernur

  • Bagikan
F foto
FENDI/ RADAR MANDALIKA POSE: Para kades saat pose bersama di kantor bupati Loteng, belum lama ini.

PRAYA-  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 menuai protes dari para kepala desa (Kades). Bahkan aksi penolakan diklaim dilakukan oleh semua kepala desa se- Indonesia. Hal ini dijelaskan Ketua Forum Kepala Desa (FKD)  Lombok Tengah, Suasto Hadiputro Armin.  Pihaknya akan melakukan audiensi bersama gubernur NTB diikuti perwakilan kepala desa dari setiap kabupaten di NTB untuk menyatakan sikap penolakan terhadap Perpres yang dinilai merampas kewenangan desa tersebut.

“Besok pagi semua kepala desa se- NTB akan melakukan audiensi ke Gubernur soal Perpres 104. Kita tolak Perpres 104,” tegasnya pada Radar Mandalika, kemarin.

Menurutnya, Perpers tersebut telah mencederai marwah musyawarah desa. Dimana pihak desa bersama semua unsur dan lembaga yang ada di desa telah merencanakan musyawarah, penetapan APBDes dan lain sebagainya. Namun dengan munculnya perpres tersebut membuat rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan karena minimnya anggaran yang dikelola desa.

Berdasarkan Perpres tersebut anggaran desa yang diatur pemerintah pusar mencapai 68 persen dengan rincian 40 persen untuk BLT DD, 8 persen untuk pencegahan covid-19 dan 20 persen untuk ketahanan pangan.

Sedangkan sisanya sebanayk 32 persen sebutnya, belum bisa diguanakan untuk melaksanakan pembangunan di desa. Sebab pihak desa juga dibebankan dengan berbagai kegiatan non fisik seperti insentif kades posyandu, pemberian makanan tambahan, insentif BKD, pembuatan peta batas desa dan juga SDGs. Sehingga apa yang direncanakan desa tidak bisa dilaksanakan.

“Apa gunanya sudah dianggarkan untuk kepentingan masyarakat, supaya ada hasilnya untuk masyarakat,” ujarnya kesal.

Para kades se Indonesia sebutnya menuntut agar kewenanangan pemerintah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dapat dilakukan sebab keberadaan pemerintah desa, mestinya harus mampu mandiri mengelola anggaran sendiri seperti layaknya bupati dan gubernur sehingga program yang direncakan bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

Ia menjelaskan, upaya komunikasi dengan gubernur NTB bersama perwakilan dari setiap kabupaten yang ada akan menjadi upaya koordinasi agar orang nomor satu di NTB tersebut menyuarakan penolakan para kades di NTB terhadap Perpres yang dinilai merampas kewenangan desa itu sendiri.

Pihaknya berharap agar bisa bertemu langsung dengan gubernur agar bisa berkomunikasi secara langsung dan menentukan sikap kedepannya.

“Mungkin gubernur menyampiakn ke pusat adanya penolakan Perpres 104 yang merampas kewenangan desa. Sebab menurut UU 06 tahun 2014, desa diberikan wewenang mengurus rumah tangganya sendiri menggunakan anggaran yang digelontorkan pusat,” tandasnya. (ndi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *