MATARAM – Pengawasan Logistik untuk Pilkada serentak 27 November bulan ini terus diperketat Bawaslu Provinsi NTB. Pengawasan tersebut baik pada pengadaan, pemenuhan hingga distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) H-1.
Saat ini yang menjadi konsen pengawasan lokasi penempatan logistik yang oleh KPU sedang dicheking dan dipacking ke kotak surat suara sebelum mulai didistribusikan. Bawaslu harus memastikan logistik yang ada digudang aman dari cuaca hujan.
“Yang paling menjadi sorotan kita ini kondisi cuaca. Pengawasan kita bukan hanya di percetakannya tapi penditsribusian termasuk syarat-syarat ditempatkan di gedung. Harus diperhatikan penuhi syarat. Jangan ada yang bocor,” pinta Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat (SDMOD) Bawaslu Provinsi NTB, Syaifuddin dalam acara Peningkatan Kapasitas Pengawasan Logistik di Mataram Sabtu (09/11).
Bawaslu Provinsi meminta jajarannya lebih memperkuat pengawasan logistik. Meping potensi kesalahan yang terjadi berkaca pada Pemilu sebelumnya.
“Reflesikan pengawasan logistik ketika Pemilu 2024. Kita berjibaku mengawasi logistik. Banyak persoalan yang bisa ditandai, apa yang terjadi dan apa yang bisa kira lakukan. Outputnya itu kita lakukan pemetaan,” tegasnya.
Jika pemetan potensi sudah dilakukan Bawaslu kabupaten kota diminta menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten Kota. Koordinasi dengan KPU harus terus dilakukan supaya disiapkan langkah mitigasinya.
“Itu jadi tanda kalau kita sudah melakukan kerja-kerja pengawasan,” ujarnya.
Bawaslu tidak ingin melihat jajarannya kecolongan. Kejadian pada Pemilu 2024 lalu dimana kotak suara basah terkena air terjadi di gudang penyimpanan di Sembalun Lombok Timur waktu itu tidak boleh terjadi lagi.
“Di Sembalun misalnya hampir satu truk yang basah kuyup di Pemilu lalu. Jangan sampai terjadi lagi,” katanya mengingatkan.
“Amanat undang-undang jelas. Salah satu tugas Bawaslu memastikan pengawasan saat digudang sampai pendistribusian ke TPS,” sambungnya.
Disinggung temuan kerusakan sejauh ini, Syaif tidak menampik. Jumlahnya mencpai ribuan. Namun semuanya sudah dilakukan pergantian oleh KPU.
“Ada yang harus diganti ada yang tidak. Kalau rusaknya parah hal-hal sepeti itu kira Bawaslu meminta kpu segera melakukan penggantian. Misalnya buram sedikit tapi masih bisa digunakan itu ndak diganti,” jelasnya.
Pengawasan selanjutnya saat distribusi. Syaif menyampaikan masalah yang sering muncul. Pertama surat suara tidak tepat sasaran. Berikutnya jumlah surat suara tidak tepat.
“Yang pernah terjadi di kota Mataram dulu (Pemilu,red) surat suara presiden di satu TPS sama sekali tidak ada,” katanya mencontohkan.
Selanjutnya ketetapan waktu pengantaran. Bawaslu harus memastikan pengantaran sampai ke TPS H-1.
“Harusnya H-1 sudah ada di TPS tapi ternyata belum. Ini perlu diperhatikan,” katanya.
Diketahui giat peningkatan kapasitas SDMOD Bawaslu berlangsung hingga Senin (11/11). Dalam kegiatan ini peserta akan menerima sejumlah materi diantaranya Pentingnya Partisipasi pengawasan logistik stake holder. Teknis dan Transparansi Distribusi Logistik, Strategi Pengawasan Logistik dan Evaluasi dan Refleksi Pengawasan Logistik. (jho)