banner 300x600

Penyidik Tetapkan Dua Tersangka Kredit Fiktif BPR NTB

  • Bagikan
F ilustrasi korupsi 1
ilustrasi

LOTIM – Kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Unit Aikmel Lombok Timur (Lotim), memasuki babak baru. Setelah Inspektorat Lotim mengeluarkan hasil audit khusus kerugian negara sebesar Rp 1 miliar lebih. Dari kasus ini, dua tersangka ditetapkan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim, Rabu kemarin.

Dua tersangka yang ditetapkan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim inisial S sebagai bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Pringgasela. Dan inisial AM, selaku analis kredit pada BPR NTB unit Aikmel.

banner 300x600

Kasi Intelijen Kejari Lotim, Lalu Mohmad Rosyidi melalui press rilisnya menyebutkan, pengajuan kredit fiktif dilakukan bendahara UPT Dikbud Kecamatan Pringgasela, tahun 2020 dan 2021 lalu. Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik terhadap kedua pihak bersangkutan, telah melalui proses ekspose dan merupakan hasil pemeriksaan saksi-saksi. Dari semua proses dilakukan tim penyidik tersebut, ditemukan dua alat bukti yang mengarah pada perbuatan kedua tersangka.
“Akibat perbuatan kedua tersangka inisial S dan AM itu, menimbulkan kerugian negara pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB Unit Aikmel, sebesar Rp 1,005 miliar lebih,” tegasnya.
Masih dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dalam proyek penataan dan pengerukan kolam labuh Dermaga Pelabuhan Labuhan Haji tahun 2016 lalu, tim penyidik juga telah menetapkan dua tersangka. Kedua tersangka pada kasus ini, inisial N selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim (sebelum berubah menjadi PUPR, red), dan tersangka pemenang tender (rekanan, red) inisial TR selaku Komisaris PT Guna Karya Nusantara.
Kasus dugaan korupsi pada proyek penataan dan pengerukan kolam labuh itu, saat ini terus dikebut tim penyidik. Sejumlah saksi juga terus diperiksa, salah satunya inisial D selaku Direktur PT Guna Karya Nusantara (18/1) lalu, juga diminta keterangan.
“Mudahan berkas perkara kasus dugaan korupsi penataan dan pengerukan kolam labuh dermaga Pelabuhan Labuhan Haji ini segera rampung,” tegasnya.

Untuk diketahui, khususnya perkara dugaan korupsi penataan dan pengerukan kolam labuh itu, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, menemukan kerugian negara sebesar Rp 6,361 miliar lebih, dari Rp 7 miliar lebih jumlah uang muka yang diserahkan pemerintah pada rekanan. Dari Rp 39,63 miliar lebih total anggaran yang digelontorkan pemerintah, untuk penataan dan pengerukan kolam labuh tersebut. Dari kasus ini, mantan Bupati Lotim H Moch Ali Bin Dachlan, juga pernah dipanggil tim penyidik Kejari Lotim, untuk diminta keterangan. (fa’i)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *