PRAYA—Panitia khusus (Pansus) penanganan Covid-19 DPRD Lombok Tengah, kali ini harus dibuat kesal. Gara-gara penyedia atau perusahaan yang mengadakan 2 juta masker mangkir dari anggilan pansus, Rabu kemarin. Alasan tidak hadir, karena SOP perusahaan mereka membutuhkan waktu 10 hari bila dipanggil.
Ketua Pansus Penanganan Covid -19 DPRD Lombok Tengah, Suhaimi membenarkan, bahwa pihaknya telah melayangkan pemanggilan melalui dinas terkait pada perusahaan pengadaan 2 juta masker itu. Tapi, surat pemanggilan mereka malah tidak dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Alasanya, jika ada panggilan seperti ini membutuhkan waktu 10 hari untuk hadir, sesuai dengan SOP perusahaanya.
“Sebenarnya jadwal pemanggilan kemarin. Tapi mereka tidak ada yang datang,” jelasnya, kemarin.
Ia mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi, terkait alasan ketidakhadiran tiga perusahaan pengadaan masker itu, dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang datang menemui tim Pansus.
“Yang hadir penuhi panggilan kami Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Tapi kami tidak masalah, karena saya bisa simpulkan tanpa kehadiran perusahaan ini,” tegasnya.
Ia menegaskan, dalam pengadaan 2 juta masker ini, pihaknya menemukan beberapa temuan seperti, untuk pengadaan 1,2 juta masker dipesen dari luar daerah. Sedangkan sisanya sebanyak 800 masker dari wilayah lokal. Selain itu, untuk harga pembelian masker sendiri yang dipesen dari luar daerah dihargakan dari sebesar Rp 5 ribu sampai Rp 7 ribu.
“Ada tiga perusahaan yang melaksanakaan pengadaan masker ini. Dua perusahaan lokal dan satu perusahaan luar daerah,” tuturnya.
Ia mengaku, karena pada pemanggilan pertama perusahaan ini tidak hadir, pihaknya berencana untuk melayangkan pemanggilan kedua. Jika mereka tetap saja tidak hadir tentu pihaknya akan mempertanyakaanya. “Kami terus mendalami pengadaan 2 juta masker dengan pagu anggara sebesar Rp 11 miliar itu. Hal ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat selama ini,” ucapnya.
Sebenarnya, bukan hanya masker yang menjadi persoalan yang akan dibahas oleh Pansus. Namun, anggaran untuk penanganan warga yang positif. Karena, pihaknya mendapatkan informasi dari salah satu fasien yang positif. Untuk penanganan warga positif yang di karangtina, mereka hanya diberikan makan tiga kali sehari dan buah satu kali pada siang hari.
“Mereka tidak diberikan vitamin maupun obat –obatan lainya. Sehingga kami perkirakan anggaran yang dihabiskan untuk penanganan warga positif satu orang selama 20 hari karangtina sebanyak Rp 5 juta. Itu kami hitung dengan biaya sewa hotel,” ujarnya.
Selain itu, yang menjadi sorotanya dan yang dikhwatirkan sekarang ini adalah, tingkat kwaspadaan untuk penyebaran korona ini kurang. Karena, Sekda yang menjadi Satgas, sekarang sedang sibuk untuk menyiapkan percalonan dirinya, kemudian wabub juga begitu. “Kalau mereka semua sibuk, kemudian siapa yang akan fokus untuk menangangani penyebaran virus korona ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Tengah, Ihsan mengakui, bahwa perusahaan yang dipanggil pansus tidak hadir memenuhi panggilan, karena memang suar panggilan itu diterima hari ini (Kemarin,Red) sekitar pukul 10.00 wita. “Memang mereka nanti harus hadir untuk menjelaskan segala tentang pengadaan masker ini. Saya mendukung langkah yang dilakukan dari Pansus,” tuturnya. (jay)