Pemuda Kawo Kembali Soal BUMDes

Beli Mesin Percetakan di Surabaya, Ternyata di Bengkel
PRAYA – Sejumlah pemuda di Desa Kawo, Kecamatan Pujut kembali mempersoalkan keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes). Termasuk juga arah anggaran dikelola perusahaan desa. Hal ini disampaikan saat hearing di kantor desa, Kamis kemarin.
Hearing ini dilakukan buntut dari aksi demo yang pernah dilakukan puluhan pemuda Desa Kawo, beberapa waktu lalu.
Koordinator umum hearing, Budi Arsah mengungkapkan dimana ada beberapa persoalan yang telah dijanjikan pemerintah desa diselsaikan saat demo waktu itu. Termasuk soal BUMDes Kawo yang belum ada itikad baik penyelesaiannya. Salah satunya soal pengadaan dan pengoperasian mesin digital printing atau percetakan yang sekarang mangkrak.

“Pembelanjaannya dibilang di Surabaya, kenyataan nota bertuliskan Bengkel Lobar, kemudian mesin ini mesin second, kemudian kami menuntut tanggung jawab,” tegasnya di hadapan kades dan perangkat desa lainnya.
Termsuk disentil soal dugaan pengerusakan aset desa di Dusun Buntereng yang dibangun oleh Disprindag. Dimana bangunan asset desa dirusak oknum tidak bertanggung jawab. Parahnya oknum itu seorang ASN.
Bukan hanya itu, disentil soal keamanan yang dulunya menjadi percontohan sekarang tidak ada gaung sama sekali melalui Badan Keamanan Desa (BKD) yang harus diaktifkan kembali mengingat tidak adanya prasarana penunjang dan transportasi.
“Kemudian transparansi pendapatan desa juga menjadi soal. Seperti pajak retail moderen di Desa Kawo mengingat tidak ada Perdes yang mengatur supaya regulasi retribusi tersebut kuat dan jelas,” ungkapnya.
“Kalau telusuran kami di bawah sudah disetor tapi masuk kantor pribadi, ada oknum perangkat desa,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Kades Kawo Tandar mengatakan, persoalan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian ketua BUMDES sebulan yang lalu dan telah berjanji akan menuntaskan dalam 30 hari.
“Ketua BUMDES ada musibah, istrinya sudah melahirkan tapi anaknya opname dan istrinya opname juga, dan Ketua BUMDES masih di rumah sakit, ” ungkap Tandar.

Namun pihaknya memastikan akan menyelesaikan persoalan ini segera. Kendati demikaian, adapun persoalan lainnya terkait aset dan sumber pendapatan desa masih dikoordinasikan supaya melalui jalur aturan yang jelas dan tidak melanggar aturan.
“Kami sedang koordinasikan,” katanya. (tim)