MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD NTB. Dokumen tersebut menjadi landasan dalam penyusunan APBD NTB tahun depan dengan fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pengajuan KUA-PPAS disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam rapat paripurna DPRD NTB di Mataram.
Dalam nota pengantarnya, Indah menjelaskan tema pembangunan NTB tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, di antaranya pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, pengembangan industri agromaritim, serta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
“Tema pembangunan tahun 2027 mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Indah, kapasitas fiskal Provinsi NTB pada 2027 diproyeksikan semakin kuat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan. Salah satu contoh nyata adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memperkuat posisi NTB sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional.
“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional,” katanya.
Di sektor ekonomi, Pemprov NTB tetap menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan daerah. Keberhasilan penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026 disebut telah memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel, sektor transportasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan sejumlah agenda strategis, seperti MotoGP Mandalika 2026, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB, serta persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Indah menambahkan, penyusunan APBD 2027 akan tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib, belanja yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked), serta program-program prioritas dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga APBD 2027 mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (susan)