Pemprov Didesak Gratiskan SPP

F SPP scaled

DIKI WAHYUDI/RADAR MANDALIKA MEGAH: Warga menaiki pikap melintas di depan Kampus Poltekpar Lombok.

MATARAM – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi NTB, meminta pemerintah provinsi menggratiskan biaya bulanan sekolah atau biasa disebut SPP. Baik untuk siswa duduk di bangku SMA, SB, SMK dan sederajatnya. Sebab urusan SMA/sederajat jadi wewenang pemprov.

“Sebaiknya bebaskan saja SPP SMA, SMK dan SLB. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang buat beasiswa ke luar negeri,” sentil anggota DPRD NTB, Najamuddin Moestafa, kemarin.

Hingga saat ini, jumlah anggaran beasiswa ke luar negeri yang digelontorkan Pemprov mencapai puluhan miliar. Pada tahun 2020, alokasi dana beasiswa itu mencapai Rp 36 Milyar dengan rincian Rp 18 M sekian untuk LN dan Rp 18 M sekian untuk dalam negeri. Berikutnya di tahun ini ada alokasi Rp 31 miliar yang saat ini dikelola Biro Kesra Setda NTB.

“Kalau itu dipakai untuk bebaskan beasiswa tentu masyarakat akan senang,” ucap politisi PAN itu.

Tidak hanya itu anggaran yang pantasis itu bisa juga dipakai untuk membiayai mereka yang putus sekolah tidak bisa mengenyam pendidikan sekolah menengah atas lantaran terbentur ekonomi. Menurut Najam masih banyak warga NTB yang putus sekolah tidak bisa melanjutkan jenjang menengah karena faktor biaya.

“Coba ini dilakukan cari mereka yang tidak mampu sekolah itu. Kasih mereka biaya biar bisa masuk SMA. Bahkan dana puluhan milyar itu malah bisa juga dikasih buat beras wali murid ditengah kondisi Covid-19 ini,” terangnya.

Dijelaskannnya, perguruan tinggi itu menjadi ranah Kemenristekdikti. Tugas dan wewenang Pemprov itu sekolah menengah dan sederajat. Najamuddin pun heran dengan sikap Pemrov itu yang mengurusi bukan urusannya. Apalagi beasiswa itu dinilainya tidak memiliki kontribusi jelas bagi daerah.

“Jadi pernyataan publik, Pemrov alokasikan puluhan milyar tanpa ada output pemanfaatnya,” katanya.

Tidak berhenti disitu saja, Pemrov juga dinilai tidak transparan dalam mengelola beasiswa. Apalagi yang mengurus teknisnya bukan pemerintah. Malah menunjuk lembaga non pemerintah (Lembaga Pengembangan Pendidikan).

“Pemrov jelaskan itu apa fungsi dan manfaat mereka (yang dikirim). Berapa yang sudah pulang, apa kontribusinya untuk pemrov NTB. Outputnya tidak jelas karena tidak diekspose. Harapan kita supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Kenapa muncul kecemburuan? Karena pemrov tidak jelaskan siapa yang dikirim itu. Jangan jangan orang yang dikirim itu orang orangnya (gubernur) dia saja, dari organisasi (Wakil gubernur) dia saja,” tegas ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB itu.

Sebetulnya ada cara lain yang bisa dilakukan Pemrov. Gubernur menunjuk salah satu universitas di Mataram sebagai tempat pengajaran mendatangkan para mentor dari berbagai negara ketimbang mengirim putra putri NTB ke Luar Negeri. Ditegaskannya juga orang orang yang menerima beasiswa S2 atau S3 itu berarti mereka orang yang sudah mampu karena berhasil mengenyam pendidikan Strata Satu (S1).

Dalam waktu dekat ini Pemrov akan mengirimkan sebanyak 89 orang ke Malaysia, Najamuddin meminta agar pengirimannya dihentikan saja.

“Saya minta dihentikan pengirimannya. Saya mengatakan program ini tidak produktif. Segera hentikan dan cari pola baru. Tangani SMA/SMK. Cari orang orang yang tidak bisa sekolah ke SMA itu. Itu yang harus dilakukan pemeirntah,” tegasnya.

“Saya berkesimpulan Pemrov tidak memiliki  Rencana Kerja Daerah yang jelas,” paparnya.

Untuk diketahui tahun ini dana beasiswa itu dikelola oleh Biro Kesra Setda NTB dimana sebelumnya dikelola oleh Dikbud NTB. Perpindahan pengelolaannya sesuai tata kelola keuangan yang diamanahkan dalam PP No-mor 90 tahun 2019.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Audy Furqan menjelaskan Pemrov mengeluarkan kebijakan pembiayaan SPP itu hanya bisa diangka 50 persen. SPP itu saat ini bernama

 BPP sesuai dg Pergub nomer 44 tahun 2018. Saat ini tidak semua sekolah menarik dana BPP karena indeks ekonomi masyarkat. Ada juga yang memungut dana BPP tersebut dengan jumlah variatif.

“Menyikapi kondisi pademi Covid 19 maka Dikbud mengeluarkan kebijakan penyesuaian pungutan BPP sampai dengan 50%,” ungkap Furqan dikonfirmasi terpisah.

Jika pun harus menggratiskan BPP, pihaknya perlu menghitung ulang. Namun untuk SLB memang sudah lama digratiskan Pemrov.

“Kita harus menghitung ulang lagi pembiayaan yang dibutuhkan anak anak kita untuk jenjang SMA dan SMK setelah menghitung dana bos yang diberikan pusat. Sedangkan untuk SLB sudah lama gratis,” terangnya.

Sementara, Kepala Biro Kesra Setda NTB, Ahmad Mashuri membenarkan Maret nanti akan ada pengiriman beasiswa ke Malaysia sebanyak 89 orang. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan beberapa hal yang harus diselesaikan mengingat ini berkaitan dengan masuk ke negara orang. Tetkait dengan adanya permintaan dewan agar dihentikan pengiriman itu hal itu dilihatnya keputusan politik. Dirinya tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Tugas Kesra selalu eksekusi tentu sesuai perintah pimpinan.

“Kalau misalnya ada perintah pimpinan ia saya terima terima saja. Tapi yang jelas saya tidak masuk ke ranah itu (keputusan politik),” kata Mashuri juga dikonfirmasi terpisah.

Jika ada tudingan tidak ada manfaatnya mengirimkan beasiswa ke luar negeri, justru pemrov melihat sangat bermanfaat. Yang namanya menuntut ilmu itu dimana dimana sangat bermanfaat.

“Kami tentu melihat program beasiswa ini sangat bermanfaat,” ucapnya.

Pihaknya tidak memungkiri dari mereka yang sudah lulus itu sebagian masih ada yang menganggur tetapi sebagiannya lagi sudah bekerja baik di NTB maupun di luar NTB.

“Saya tidak pegang datanya. Tapi sebagian sudah bekerja,” ulasnya.

Pemrov sendiri tidak mempersoalkan lokssi mereka bekerja entah di daerah sendiri atau tidak tetapi meski mereka bekerja di luar daerah maka tentunya ada kebanggaan juga bisa membawa nama baik daerah.

“Kalau mereka sepulangnya bisa bekerja di kementerian misalnya. Kan kita bangga nama daerah kita di bawa,” ulasnya. Terlebih mereka merupakan lulusan luar negeri yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Nilai plusnya bagi daerah bisa memfasilitasi mereka mengenyam dunia pendidikan lalu bekerja dan

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Sosok Rin Erienti, Guru Anak Berkebutuhan Khusus di Lombok Tengah

Read Next

Kasus Empat IRT, Kapolres Baru Buka Suara

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *