PRAYA —Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Lombok Tengah (Loteng) menyediakan anggaran Rp 9 miliar untuk pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Tahun ini kami terima anggarkan sebanyak Rp 9 miliar dari APBD saja untuk membangun RTLH di wilayah Loteng,” kata Sekertaris Dinas Perkim Loteng, Iskandar Jauhari saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Ia menegaskan, penanganan RTLH ini memang menjadi bagian strategis dalam upaya penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya manusia masyarakat. Sebab dengan program RTLH diharapkan akan mampu untuk mengentaskan kemiskinan di Loteng.
“Pengentasan kemiskinan melaui program RTLH ini memang terus dilakukan. Semua dilakukan dalam rangka mendukungan adanya KEK Mandalika tersebut,” jelasnya.
Ia mengaku, pihaknya belum tahu pasti berapa jumlah warga yang akan menerima bantuan RTLH dengan anggaran tersebut. Sebab, pihaknya masih melakukan pendataan bagi warga yang berhak di lapangan.
“Kalau jumlah pasti penerima bantuan kita masih melakukan pendataan. Tapi penerimaanya akan tersebar di semua kecamatan,” tegasnya.
Ia menegaskan, untuk kriteria warga yang mendapatkan bantuan RLTH ini masih tetap dengan tahun sebelumnya. Artinya mereka yang sudah mengusulkan dan sudah layak sesuai hasil survei para petugas yang diturunkan dinas.
“Para penerima masing-masing unit akan mendapatkan kucuran anggaran Rp 10-15 juta,” ungkapnya.
Untuk kriteria warga yang menerima bantuan tersebut diprioritaskan tentu bentuk fisik bangunan rumah. Misal, bangunannnya dari bilik atau gedek (rumah dari bambu Red), lantainya dari tanah, atapnya miring, dindingnya sudah reot, itu semua harus diperbaiki. Selain itu, kriteria dari aspek pemiliknya, pun bisa menjadi acuan. Misal, si pemilik sudah lansia atau janda sehingga memang patut diberikan bantuan.
“Kriteria itu bisa dari fisik dan pemiliknya,” ujarnya.
Ia menyatakan, bantuan dana ini nantinya akan ditangani kelompok swadaya masyarakat. Selain itu, ada juga masyarakat akan diberikan berupa material. Sedangkan untuk mekanisme perbaikannya masih sama dengan sebelumnya.
“Kami harapkan dengan bantuan RLTH ini akan berdampak positif bagi masyarakat terutama untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah Loteng setempat,” tuturnya.
Hal senada disampaikan, Kepala Dinas Perkim Loteng, Lalu Rahadian. Ia mengaku, jumlah bantuan RTLH tahun ini akan lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Sebab untuk tahun ini pembangunan RLTH ini dilakukan merata di 12 Kecamatan.
“Untuk anggaran untuk untuk menangani RLTH juga kita tidak hanya dapatkan dari APBD saja. Melainkan berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan APBN,” ucapnya.
Namun, untuk mempercepat penanganan RTLH ini tak cukup dengan intervensi dari APBN dan APBD, namun harus juga ada keterlibatan pemerintah desa. Karena itu Bupati Loteng sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh desa di Loteng agar menganggarkan penanganan RTLH minimal 5 unit rumah setiap tahun melalui ADD.
“Semoga dengan keterlibatan desa dalam membantua warga melakukan perbaikan pada rumahnya akan mengentaskan kemiskinan,” ucapnya. (jay)