Pemetaan Batas Desa Berpotensi Konflik

Batas

DENI WIRAWAN FOR RADAR MANDALIKA BATAS DESA: Kades Mekar Damai, M Yani (kiri) dan Kades Jago, Deni Wirawan (dua dari kanan) turun langsung bersama pihak PT Geosindo dalam kegiatan penentuan batas wilayah, belum lama ini.

PRAYA – Program pemetaan batas wilayah desa di beberapa wilayah kecamatan di Lombok Tengah saat ini sedang berjalan. Di lapangan, penetapan dan penegasan batas desa yang anggarannya dibebankan di APBDes masing-masing puluhan juta bagi desa yang berkontrak dengan pihak ketiga yaitu, PT Geosindo ini berpotensi konflik.
Hal tersebut tidak dipungkiri Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah, Baiq Murniati. Murniari mengutarakan, dari pengalaman tahun sebelumnya, potensi konflik itu muncul ketika pihak desa saling mengklaim wilayah masing-masing.
“Kalau tahun kemarin itu potensi konflik ketika ini saling klaim wilayah,” katanya kepada Radar Mandalika, beberapa hari lalu.
Untuk mengantisipasi munculnya konfilik di lapangan. Dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah desa. Kata Murniati, terlebih dahulu seharusnya dilakukan proses penelusuran atau penggalian sejarah desa secara mendalam. “Embe (mana) sejarahnya waktu mekar. Itu harus klir dulu,” katanya.
Munculnya potensi konflik di lapangan dalam kegiatan pemetaan batas desa utamanya soal peta desa. Dan potensi konflik batas desa itu bisa saja terjadi antar desa yang perbatasan wilayahnya lintas kecamatan. “Bisa juga. Tergantung ini makanya ketika segmen itu saling klaim,” kata Murniati.
Ketika ada muncul konflik di lapangan. Murniati menegaskan, pihak dari pemerintah daerah dalam hal ini tim penegasan dan pemetaan batas desa (PPBD) kabupaten bertugas memfasilitasi jika ada peselisihan batas wilayah antara desa. “Misalnya dua desa ini berselisih batas, dia tidak sepakat. Nah tugas kita nanti memfasilitasi. Biasanya kan kita panggil,” jelasnya.
Bagaiman kalau seandainya tidak ada titik temu?. “Kalau misalnya tetap mereka tidak sepakat, ada kewenangan Bupati kemudian untuk menetapkan,” terang Murniati.
Kades Mekar Damai, Kecamatan Praya, M Yani menyampaikan, pihaknya sudah menyelesaikan persoalan sengketa terkait titik koordinat terutama dengan desa-desa tetangga dalam wilayah satu kecamatan. “Kalau itu tidak ada persoalan karena yang pertama batas alam yang kita pakai. Kemudian yang kedua, peta yang pada saat kita usulkan pemekaran masih ada,” ungkapnya, belum lama ini.
Namun pada bagaian lain. Munculnya potensi konflik di lapangan tidak dipungkiri Yani. “Tapi ada satu persoalan ketika batas wilayah yang jelas, warga masyarakatnya masuk di sini. Tapi yang banyak sekarang tidak ada batas alam, hanya sekadar sawah, tapi punya tanah di wilayah Mekar Damai misalnya. Ini yang jadi persoalan dan kita harus duduk bareng,” katanya menggambarkan.
“Makanya kemarin kan dua pihak yang berbatasan dengan tokoh-tokoh yang tau dan pelaku sejarah. Itu yang kita hadirkan. Sehingga tidak ada konflik lah. Upaya Pemkab memang bagus sistemnya. Mempertemukan pelaku sejarah atau saksi sejarah,” tambah Yani.
Dia pun memberi gambaran faktor pemicu terjadinya potensi konflik. “(Desa) Jago sedikit tapi sudah selsai. Batukliang ada batas alam, yang di peta statistik masuk Pagutan. Tapi sebetulnya di batas alam peta kita di pemekaran dulu batas sungai. Tapi ndak tau bagaimana sistem pemotretan dulu tapi sudah kita perbaiki. Yang utara sudah jelas jalan. Kayaknya yang konflik tidak ada. Cuman tinggal kita perbaiki aja batas ini. Biar dia jelas,” bebernya. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Ketua Bapemperda DPRD NTB: Itu Seperti Perda “Tidur”

Read Next

Imbas PPKM, PAD Lobar Terjun Bebas

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *