Pemerintah NTB Usulkan Peminjaman Uang ke Pusat

MATARAM – Sejak pandemi Covid-19 uang pemerintah provinsi (Pemprov) NTB tersedot besar untuk penanganan virus menular ini. Bahkan tembus 1,3 triliun yang dihabiskan.
“Kita udah defisit hampir 1 triliun karena Covid-19,” beber Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ridwan Syah, kemarin.
Katanya, gubernur pun memutuskan mengajukan pinjaman atau ngutang kepada Pemerintah Pusat melalui Program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah yang ditawarkan oleh Kementrian Keuangan melalui PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Adanya program itu bertujuan bisa menumbuhkan ekonomi di daerah juga. Sehingga penuntasan Covid-19 bisa berjalan dengan baik.
“Dengan kondisi yang ada ini tentu pak gubernur sudah memutuskan untuk mengajukan permohonan,” bebernya.
Usulan itu telah dikirim beberapa hari yang lalu. Pemprov masih menunggu persetujuan paling lambat akhir bulan ini. Ridwan menjelaskan, mekanisme meminjam tidak mudah. Selain harus yang berkaitan dengan program PEN seperti untuk Infrastruktur, Kesehatan dan pelayana publik. Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga Dirjen Kementrian Keuangan juga akan mengkaji, mengevaluasi dan menghitung kemampaun daerah tersebut untuk membayar hutang itu. Mengingat sudah ada ketentuan daerah yang boleh berhutang. Apalagi progam itu saat ini menjadi rebutan seluruh daerah di Indonesia lantaran ketersediaan uang yang bisa dipinjam terbatas.
“Kita menunggu hasilnya. Kita rebutan dengan seluruh daerah di Indonesia karena uangya terbatas,” kata Ridwan.
Ridwan mengatakan, baru kali ini Pemprov berhutang. Meski demikian pihaknya tidak khawatir langkah angkat utang tersebut akan memberatkan kondisi fiskal daerah kedepannya meski pandemi Covid-19 belum jelas kapan bisa berakhir. Ia mengatakan berhutang hal yang biasa dilakukan oleh daerah.
“Tidak akan memberatkan. Nanti dihitung (pusat) berapa kemampuan kita,” ucapnya.
Ditanya berapa nominal kebutuhan Pemprov, Ridwan mengatakan jika bicara kebutuhan, maka tidak terbatas. Namun bisa dibayangkan uang Pemprov sudah mulai tersedot sejak gempa 2018 lalu, dilanjutkan dengan pandemi Covid-19 dimulai dari tahun 2020 lalu tahun ini. Dampak Covid-19 membuat program unggulan Zul-Rohmi tertunda.
Pemprov tentu akan mempertimbangkan secara seksama usulan DPRD NTB meminjam diangka 1 Triliun itu. Namun demikian pihaknya akan mengajukan kajian kebutuhan terlebih dahulu yang nantinya akan dibicarakan bersama wakil rakyat.
“Nanti kita akan bicara dengan DPRD untuk melakukan program yang tertunda. Sekaligus (berhutang) menyiapkan APBD bisa sehat. Soal besarannya apakah 1 Triliun atau berapa tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal di daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Lalu Gita Ariadi yang dikonfirmasi via ponsel tidak memberikan tanggapan. Media ini diundang wawancara besok pagi (hari ini, red).
“Besok pagi di kantor wawancara,” jawabnya singkat.(jho)