MATARAM – Pada momen HUT NTB ke-62, Gubernur NTB Zulkiefimansyah menghadirkan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri (Otda Mendagri). Namun sayangnya tidak memberikan kabar baik, terutama yang berkaitan dengan wacana pemekaran di NTB. Yakni, pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Selatan (KLS).
Zulkieflimansyah mengatakan, dirinya sempat menanyakan Dirjen Otda, mendapatkan informasi Kemendagri akan memfasilitasi Pemekaran di 2021 namun NTB tidak masuk daftar.
“Tadi saya tanya tanya dapat informasi tahun 2021 ada pemekaran tapi khusus Papua,” ungkapnya pada media.
Gubernur tidak mau terlalu banyak berkomentar terkait pemekaran tersebut. Usai memberikan sambutan di Paripurna HUT NTB ke 62 yang berlangsung di gedung DPRD NTB gubernur lebih banyak menyinggung keberhasilan yang diraih NTB.
Gubernur mengatakan satu hal yang patut disyukuri bahwa di NTB semua pihak bersyukur Pilkada 9 Desember 2020 yang lalu telah berjalan baik dan lancar. Meski ada sedikit ketegangan di sana-sini, secara keseluruhan, kita akhirnya melalui Pilkada 2020 di tujuh kabupaten/kota dengan cukup tertib dan aman, tidak menimbulkan klaster baru yang mencemaskan.
Sepanjang tahun 2020 ini NTB tidak henti menuliskan catatan demi catatan tentang pandemi Covid-19. Sampai hari Selasa, 15 Desember 2020 kemarin, wabah ini telah menjangkiti tak kurang dari 5.135 orang di NTB. Sebanyak 4.353 diantaranya sembuh, 267 meninggal dunia, dan 515 orang masih perawatan.
Di NTB, dipaksa untuk memenangkan dua pertempuran besar dalam perang melawan pandemi ini. Pertempuran pertama, adalah di sisi penanganan kesehatan. Dengan segala keterbatasan dan sumber daya, pihaknya wajib menunaikan tiga tugas, yaitu melakukan proteksi, deteksi dan respon terhadap penyakit ini.
Pertempuran kedua, adalah di wilayah pemulihan ekonomi. Sebab, corona tidak hanya menggerogoti kesehatan masyarakat kita. Tapi juga membuat ekonomi lesu dan kehilangan daya dorongnya.
“Disinilah kita butuh stimulus ekonomi bagi warga NTB. Upaya stimulus ekonomi inilah yang kita kongkretkan melalui sejumlah program turunan seperti, program industrialisasi, STIPark, sepeda listrik, bela dan beli produk lokal, serta Jaring Pengaman Sosial (JPS Gemilang),” paparnya.
Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik malah tidak menyinggung sedikit pun terkait pemekaran di NTB. Akmal malah banyak menyampaikan tentang HUT dimana dimaknai dengan sejenak menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah dan referensi untuk menapaki masa kini dan masa yang akan datang.
“Momentum HUT dimaknai sebagai introspektif, yang dapat kita jadikan sebagai sarana untuk mawas diri atau introspeksi diri,”kata Akmal Malik.
HUT juga dapat dimaknai sebagai perspektif, yang artinya berupaya mendesain dan merancang sebuah formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa yang lalu.
Kelahiran provinsi NTB sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi.
Provinsi NTB yang lahir sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 64 tahun 1958, merupakan provinsi dengan karakteristik perkembangan yang cepat, sosial budaya yang dinamis dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
Sehingga, jelasnya perspektif HUT dengan potensi yang ada, NTB memiliki berbagai peluang investasi yang sangat prospektif untuk dikembangkan antara lain di bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan industri manufaktur industri mikro kecil serta pariwisata.
Pemerintah daerah hingga saat ini sudah merespon dengan baik dan bijak makna HUT dengan potensi yang ada. Ini terbukti beberapa dekade belakangan NTB dengan gencar mendukung ketersediaan sarana prasarana memadai dan berkesinambungan.
“Selamat HUT NTB ke-62 Tahun, semoga NTB Gemilang Terwujud,” harapnya.
Sementara, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda juga menyampaikan pesan khusus kepada Ditjen otonomi daerah Kemendagri bahwa dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Maka ide dan kemauan masyarakat NTB untuk membentuk daerah otonomi baru terdiri dari kabupaten Lombok Selatan, Kota Sumbawa Rea dan Kabupaten Bima Timur secara politis dapat kami dukung dan memberikan rekomendasi agar pencapaian kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud,” katanya. (jho)