LOBAR—Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP NTB mengecam tindakan persekusi yang menimpa kadernya asal Sekotong inisial S. Pria yang dituduh melakukan tindakan asusila kepada anaknya sendiri itu nyaris meregang nyawa karena dihakimi massa.
Di hadapan awak media saat jumpa pers, pihak DPD PDIP NTB mendesak proses hukum atas tindakan persekusi itu diusut tuntas. Bahkan partai moncong putih itu siap memberikan bantuan hukum agar kasus itu terang benderang. Apalagi kejadian pengeroyokan massa itu viral di media sosial.
“Kita akan membentuk tim pengacara untuk mendamping S,” tegas Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDIP NTB, Raden Nuna Abriadi di Kantor DPD PDIP NTB, Kamis (20/7).
Nuna menilai, apapun alasannya tidak dibenarkan perbuatan persekusi itu, terlepas benar atau tidak isu yang beredar terkait S. Terlebih anak S berinisial I mengaku tidak pernah disetubuhi apalagi dilecehkan oleh sang ayah seperti yang diisukan. Sehingga kepolisian diharapkan melakukan penegakan hukum seperti mestinya terkait kasus persekusi yang masuk dalam tindak pidana umum tersebut.
“Tetapi apabila proses ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan, ya partai akan bergerak untuk penegakan hukum itu,” ucap politisi asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu.
DPD PDIP NTB meminta Kapolres Lobar memberikan klarifikasi dan menarik pernyataan yang mengatakan bahwa S menjadi pelaku pemerkosaan terhadap anaknya. Padahal kasus itu masih dalam proses lidik dan belum tahap penyidikan. “Tapi kok berani mengatakan S adalah pelakunya,” herannya.
Meski PDIP sempat mengeluarkan surat pemecatan, namun dengan munculnya fakta baru dari keluarga korban membuat pihaknya menarik kembali pemecatan itu. Sehingga S masih dipastikan kader PDIP. Tim Investigasi dari partai sudah turun untuk pendampingan hukum. Termasuk dari tim perlindungan anak.
“Kita harapkan juga dari Komnasham, maupun Kompolnas juga turun,” tegasnya.
Sebab pihaknya meyakini kejadian persekusi itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Indikasi adanya pertemuan sebelumnya dirasanya menjadi rangkaian dari peristiwa yang mengakibatkan kejadian itu. Namun pihaknya tidak ingin terlalu jauh menilai karena hal itu menjadi ranah kepolisian untuk mengungkapnya.
“Persoalan kronologi kejadian sampai persekusi itu terjadi saya pikir aparat kepolisian yang harus melakukan ini, kami hanya akan memberikan data sebagai pembanding saja. Kami percaya dan mencintai institusi Polri ini agar benar-benar bisa melakukan penegakan hukum,” imbuhnya.
Kasus dugaan pemerkosaan yang di sangkakan kepada S, menurutnya sangat merugikan PDIP. Karena kasus yang belum bisa dipastikan kebenarannya itu justru sudah menyebar di media sosial hingga pemberitaan. Sehingga mencoreng nama baik partai banteng itu.
“Lebih-lebih tahun ini tahun politik, muncul anggapan-anggapan buruk terhadap partai kami, itu sangat menyakitkan kami dan merugikan kami kader PDI Perjuangan. Makanya kami luruskan semua,” pungkanya. (win)