LOBAR—Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, batal digelar, Senin (13/7). Agenda yang harusnya berjalan sejak pukul 09.00 WITA itu tak kunjung terlaksana karena minimnya kehadiran anggota DPRD Lobar atau tidak kuorum. Tercatat hanya sekitar 17 anggota DPRD beserta unsur pimpinan yang datang dan mengisi absensi kehadiran. Hingga batas tunggu waktu sidang paripurna DPRD pukul 13.00 WITA jumlah itu tidak bertambah, sehingga pelaksanaannya urung digelar. Sementara sejumlah kepala OPD sudah hadir sejak pukul 09.30 WITA.
Terpantau hanya beberapa fraksi partai politik DPRD yang datang, itupun tidak dengan anggota lengkap. Seperti Fraksi Golkar, PAN, serta PKS dan NasDem. Seluruh unsur pimpinan baik Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi, Wakil Ketua I Tarmizi, Wakil Ketua II Abubakar Abdullah, dan Wakil Ketua III DPRD Lobar TGH Hardiatullah hadir. Beberapa partai lain beralasan sedang mengikuti kegiatan partai seperti Demokrat dan Gerindra. Lainnya sedang ada kegiatan keluarga seperti Ketua Fraksi Perindo yang sedang menggelar acara tradisi keagamaan 40 hari meninggalnya ayahnya di kampung halamannya.
Meski demikian, ketidakhadiran para wakil rakyat itu secara serempak di agenda yang cukup penting memunculkan berbagai spekulasi. Terlebih beberapa waktu lalu, para legislatif itu menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, buntut tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 termasuk langkah mendepositokan anggaran itu di Bank Daerah.
Namun spekulasi itu coba dibantah oleh Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi. Menurutnya beberapa fraksi berhalangan karena ada kegiatan partai. Namun politisi Golkar itu memastikan unsur pimpinan sudah menjadwalkan agenda paripurna ini dan mengundang pihak eksekutif maupun anggota DPRD Lobar.
“Namun paripurna hari ini tidak bisa kuorum, ada beberapa dari fraksi tidak bisa hadir dikarenakan ada yang kegiatan partai. Ada juga sedang menjenguk orang tua yang sedang sakit,” terang Ivan saat dikonfirmasi.
Pihaknya tidak berani mengasumsikan ketidakhadiran para fraksi itu buntut pandangan fraksi yang masih belum menerima LKPJ tersebut.
“Nah itu yang belum kita ketahui dari teman-teman fraksi lain. Makanya nanti kami akan menjadwalkan lagi terkait paripurna hari ini,” ujarnya.
Politisi Golkar itu juga membantah anggapan ketidakharmonisan dua lembaga itu yang kembali retak. Sebab ia merasa hubungan antara legislatif maupun eksekutif baik-baik saja.
“Kita legislatif dan eksekutif baik-baik saja,” kilahnya.
Meski demikian Ivan menegaskan pihaknya sebagai pimpinan DPRD tidak bisa mengintervensi fraksi untuk memaksa masuk dan hadir. Pihaknya hanya akan kembali menjadwalkan ulang paripurna itu
“Mereka punya hak untuk hadir atau tidaknya, tugas kami sebagai ketua hanya menjadwalkan pelaksanaan paripurna hari ini. Kami akan merapatkan lagi dengan unsur pimpinan dan pimpinan fraksi,” pungkasnya.
Meski Ketua DPRD meyakinkan jika penundaan ketidakhadiran itu murni karena alasan berhalangan, namun dinamika di tingkat fraksi menunjukkan adanya sikap politik yang beragam. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka menyatakan tidak menghadiri sidang tersebut sebagai bentuk sikap politik terhadap tata kelola anggaran daerah sepanjang tahun 2025.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Lobar, Fauzi, mengungkapkan kekecewaan mendalam fraksinya terkait tingginya SiLPA. Menurutnya, fenomena SiLPA yang terus membengkak merupakan indikasi lemahnya perencanaan dan eksekusi program oleh pihak eksekutif.
“Karena tidak eleganlah saya waktu itu mengkritisi agar tidak menjadi SiLPA beberapa item belanja ini, ternyata itu menjadi SiLPA sekarang saya harus hadir untuk mengesahkan menjadikan Perda. Kan tidak elok kalau saya pribadi,” tegas Fauzi yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Politisi PKB itu membeberkan evaluasi internal, sekitar 90 persen SiLPA bersumber dari kegagalan optimalisasi belanja pegawai dan tersendatnya belanja modal pembebasan lahan.
“Pertama gagalnya optimalisasi belanja pegawai, dan yang kedua adalah tersendatnya belanja modal pembebasan lahan. Ini adalah masalah klasik yang terus berulang,” ungkapnya kemudian.
Anggaran di sektor belanja pegawai dinilai tidak terserap secara cermat sesuai perencanaan awal. Sementara itu, alokasi dana dalam jumlah besar untuk pengadaan dan pembebasan lahan urung terealisasi di lapangan. Pengulangan masalah manajerial dari tahun ke tahun ini membuat PKB mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program pembangunannya.
Di sisi lain, ketidakhadiran Fraksi Gerindra yang sempat menuai tanya publik juga mendapatkan klarifikasi resmi. Ketua Fraksi Gerindra, Romi Rahman, menepis anggapan bahwa aksi absen tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemda.
Menurut Romi, fraksinya tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
“Kami masih ada agenda lain. Bukan tidak setuju, kita profesional kok. Pasti ada alasan kami tidak hadir, namun itu bukan dalam bentuk penolakan,” jelasnya seraya menambahkan bahwa Fraksi Gerindra tetap berkomitmen menjaga sinergisitas antarlembaga demi kelancaran pembangunan di Lobar. (win)