Mataram,- Organisasi kepemudaan Cipayung Plus Kota Mataram yang terdiri dari beberapa organisasi kemahasiswaan dan pemuda dari KAMMI, HMI, GMKI, PMKRI, dan KMHDI mendatangi SPKT Polda NTB, pada Rabu.
Maksud dan tujuan dari kedatangan OKp Cipayung Plus Kota Mataram ke Polda NTB, adalah untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Airlangga Hartanto yang merupakan Menko Perekonomian RI.
Dimana Airlangga Hartanto diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik organisasi pemuda yang melakukan aksi unjuk rasa menolak undang-undang Omnibus Law pada (08/10) lalu, dimana didalam sebuah acara televisi program Squad Box CNBC Indonesia TV Airlangga menuding bahwa aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta kerja yang dilakukan diseluruh Indonesia telah ditunggangi dan disponsori oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu apa yang telah di ucapkan oleh Airlangga menurut OKp Cipatung Plus Kota Mataram adalah bentuk penghinaan, terhadap mahasiswa diseluruh Tanah Air terkusus aksi yang dilakukan oleh kelompok cipayung kota Mataram.
Sebelumnya aksi pelaporan yang akan di lakukan oleh OKP Cipayung Kota Mataram dihadang oleh petugas Piket dan SPKT Polda NTB di gerbang masuk, karena datang dengan jumlah yang banyak dan tidak bisa dilayani jika seluruh yang datang masuk.
Dalam keteranga petugas piktet mengatakan karena isi laporannya sama maka yang bisa masuk hanya beberapa orang saja.
“Bisa saya terima tapi tidak rame-rame begini, siapa saja yangewakilkan cukup dua orang saja. Sama laporanmu, sama isinya ngapain rame-rame. Sebanyak apapun yang masuk laporannya tetap satu yang masuk,” ungkapnya.
Adu mulut tidak terhindarkan antara para ketua OKP dengan petugas SPKT, pihak SPKT berdaliha bahwa di ruangan hanya ada dua kursi yang tersedia. Dan salah seorang ketua OKp menjelaskan bahwa yang masuk tidak bisa perwakilan karene sudah menjadi kesepakatan para ketua OKp, dan yang datang hanya ketua saja jikalau membawa masa ada seribu lebih. Karena tidak di izinkan untuk masuk dan mersa dihadang meraka bersikeras untuk diterima di luar gerbang dan dipersilahkan keluar oleh salah seorang patugaa piket.
Andi mengegaskan bahwa yang datang adalah perwakilan ketua OKP saja.
“Kami ini ketua OKP semua yang datang, kenapa tidak diizinkan masuk, kita ini organisasi nasional bagai mana kok kita diterima di gerbang begini terima dong di didalam kok kami diperlakukan seperti ini, kami biasa dan sering masukan laporan ke polda tapi kenapa laporan kita terhadap pak Airlangga jurtru di hadang didepan, ini menjadi pertanyaan besar kami,” ungkap Andi ketua Cabang HMI Kota Mataram.
Setelah lama berdebat diluar seluruh ketua OKP di ijinkan masuk, setelah diterima Andreas selaku kordinator mengatakan bahwa pihaknya merasa di diskriminasi oleh pernyataan Airlangga Hartanto.
” Kasarnya kami merasa didiskriminasi. Jadi kami ini datang ke sana untuk aksi dan demo itu tidak ada yang menunggangi atau apa Justru kami datang di sana tujuan kami adalah adalah apa yang ditunggangi oleh masyarakat Aspirasi-aspirasi ataupun kesedihan kesedihan masyarakat,” ungkap mahasiswa asal Papua yang juga ketua PMKRI.
Mereka menjelaskan bahwa ini adalah warning untuk pemerintah dari kami okp Cipayung plus Kota Mataram, untuk pemerintah pusat agar Jangan sembarangan mengklaim karena gerakan kami murni atas nama rakyat dan mereka meminta agar Erlangga Hartanto ditangkap karena penyebaran hoax.
Andi menambahkan bahwa kalau ditanya siapa yang menunggangi aksi teman-teman mahasiswa.
“Yang menungganginya adalah rakyat, di mana dapat biayanya ini ada bukti kwitansi masing-masing organisasi kepemudaan patungan sama-sama Rp200.000 untuk membiayai aksi demonstrasi kemarin, jadi hati-hati pak Erlangga Hartanto tidak boleh anda kemudian memfitnah teman-teman organisasi kepemudaan teman-teman mahasiswa. Kita minta Polda NTB untuk mengusut ini dan memproses Pak Erlangga Hartanto yang saat ini menjadi menteri koordinator perekonomian Indonesia,” Andi menegaskan.
“Tadi sudah diterima oleh pihak kepolisian dan sedang diproses, kami juga diminta untuk melengkapi beberapa berkas dan kami siap untuk melengkapi berkas itu. Terkait sedikit berkomunikasi dengan pihak kepolisian saya menegaskan ini kan aneh, biasanya kan kita datang membawa laporan ke sini langsung diterima di dalam ruangan kita yang melaporkan Pak Erlangga Hartanto kok dihadang di depan inikan anomali. Dan kita bertanya tadi ini siapa yang menyuruh pak Kapolda atau siapa jangan dikiriminasi dong, makanya kami tadi di begitu kami memaksakan diri akhirnya dipersilahkan untuk masuk dan kami masuk,” tegasnya dengan rasa kesal.
Mujahidin selaku petugas piket SPKT mengatakan bahwa setiap yang masuk ada sopnya terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi diskriminasi itu hanya miskomunikasi karena kelompok mereka lebih dari 10.Turangnya. (rif)