Oleh : Ahsanul Khalik
Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan
Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 yang rencananya akan digelar di dua provinsi, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), bukan sekedar ajang olahraga. Ini adalah momentum strategis untuk mengakselerasi pembangunan dan memperkuat posisi NTB dalam peta nasional, baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat NTB untuk menyambut dan mendukung penyelenggaraan PON ini dengan perencanaan yang matang, semangat gotong royong, dan kalkulasi anggaran yang realistis.
Pengalaman penyelenggaraan PON sebelumnya memberikan gambaran jelas bahwa PON mampu menjadi motor penggerak percepatan pembangunan. Lihatlah Papua yang sukses menjadi tuan rumah PON XX tahun 2021. Dengan dukungan pusat dan kerja keras daerah, Papua mampu membangun berbagai venue bertaraf nasional yang kini digunakan untuk pembinaan atlet dan kegiatan sosial. Demikian pula Aceh dan Sumatera Utara yang telah menjadi tuan rumah bersama PON XXI tahun 2024, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan swasta.
Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, berikut adalah perbandingan anggaran penyelenggaraan PON sebelumnya, PON XX tahun 2021 di Papua dengan total anggaran sebesar Rp 10,42 triliun bersumber dari APBN dan APBD Papua, sementara PON XXI tahun 2024 di Aceh dan Sumut dengan total anggaran sebesar Rp 3,94 triliun bersumber dari APBN dan APBD Aceh dan Sumut.
Melihat angka tersebut, maka estimasi kebutuhan anggaran untuk PON XXII di NTB dan NTT diperkirakan berada di kisaran Rp 6–8 triliun, tergantung jumlah venue yang dibangun baru, fasilitas yang diperbaiki, serta besaran partisipasi pihak ketiga. Apabila NTB dan NTT mengambil porsi 50 persen dari penyelenggaraan bersama ini, maka NTB dan NTT perlu menyiapkan sekitar Rp 3–4 triliun dalam periode 2025–2028.
APBD NTB tahun 2025 tercatat di kisaran Rp 5,8 triliun, tentu mustahil jika Rp 3–4 triliun dialokasikan hanya untuk PON. Karena itu, pembiayaan harus dibagi dalam skema multi-sumber:
APBN harus menjadi penyangga utama pembangunan infrastruktur dasar, termasuk venue utama, penginapan atlet, dan jalan akses, selanjutnya sponsor dan CSR perusahaan nasional dan lokal bisa didorong untuk terlibat dalam pembiayaan event, promosi, dan logistik dan APBD NTB diarahkan untuk penguatan SDM, pembinaan atlet lokal, pelatihan relawan, serta perbaikan fasilitas milik pemda yang akan digunakan sebagai venue.
Jika NTB hanya menanggung sekitar 10–15 persen dari total kebutuhan (yakni sekitar Rp400–600 miliar dibagi dalam 4 tahun), maka beban fiskal akan lebih rasional dan tidak mengganggu prioritas pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
NTB tidak memulai dari nol. Kita memiliki infrastruktur dasar yang relatif siap, mulai dari akomodasi hotel berbintang di kawasan pariwisata internasional, transportasi udara dan laut yang terkoneksi, hingga masyarakat yang sudah terbiasa menjadi tuan rumah event nasional maupun internasional seperti MotoGP dan MXGP. NTB memiliki keunggulan dalam kesiapan akomodasi yang layak bagi atlet, ofisial, dan tamu PON.
Adanya kekhawatiran terkait anggaran perlu dijawab dengan bijak. Anggaran menjadi sorotan utama. Dalam kondisi fiskal NTB yang terbatas, tentu kita tidak bisa gegabah. PON tidak boleh menjadi beban, melainkan investasi jangka panjang. Untuk itu, pendekatan kolaboratif harus dikedepankan. Perlu ada sinergi antara APBD, APBN, partisipasi swasta (CSR), bahkan potensi investasi langsung untuk pembangunan venue olahraga dan fasilitas pendukung lainnya bisa dibuka dari sekarang.
Manfaat Ekonomi dan Sosial dari penyelenggaraan PON juga sangat Riil, karena PON akan mendatangkan puluhan ribu orang ke NTB baik atlet, ofisial, wartawan, pendukung, hingga wisatawan. Ini adalah peluang emas bagi UMKM, sektor pariwisata, kuliner lokal, perhotelan, transportasi, hingga sektor kreatif. Sebuah studi pasca PON di Papua menunjukkan peningkatan signifikan pada sektor ekonomi lokal selama dan setelah PON. NTB bisa mengalami hal yang sama jika mampu memanfaatkan momen ini dengan baik.
Lebih dari itu, penyelenggaraan PON akan memantik semangat baru bagi generasi muda NTB untuk menekuni dunia olahraga. Fasilitas olahraga yang dibangun tidak akan mubazir jika dikelola dan dimanfaatkan untuk pembinaan atlet jangka panjang, pengembangan sport tourism, hingga menjadi sarana rekreasi publik.
Selanjutnya penting juga memperkuat Pengawasan dan Perencanaan Jangka Panjang, untuk menjawab banyak suara kritis dari elemen masyarakat terkait potensi pemborosan anggaran jika PON tidak dikelola dengan benar. Ini adalah peringatan yang harus didengar. Karena itu, pembangunan venue harus dirancang dengan prinsip “multi guna dan berkelanjutan”. Bangunan tidak hanya untuk PON, tetapi harus tetap hidup setelahnya, digunakan lebih dari itu, di mana penyelenggaraan PON dijadikan sebagai sarana memantik semangat baru bagi generasi muda NTB untuk menekuni dunia olahraga, sehingga fasilitas olahraga yang dibangun tidak akan mubazir jika dikelola dan dimanfaatkan untuk pembinaan atlet jangka panjang, baik pelajar, atlet daerah, komunitas olahraga, pengembangan sport tourism, hingga menjadi sarana rekreasi publik, bahkan dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Penting juga memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan masalah baru seperti konflik lahan atau korupsi. Setiap rupiah yang digunakan harus terpantau dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Momentum PON harus mendorong masyarakat NTB menjadi lebih tertib, terbuka, inklusif, dan siap menjadi tuan rumah nasional. PON adalah investasi sosial—membangun kebanggaan, daya saing, dan semangat berprestasi generasi muda NTB.
PON XXII tahun 2028 bukan beban, melainkan peluang besar. Dengan pembiayaan yang sehat dan terukur, serta manajemen yang transparan dan akuntabel, NTB dapat menjadi tuan rumah yang sukses tanpa harus mengorbankan pembangunan yang lain. Ini tentang strategi, bukan ambisi kosong.
Karenanya kita harus siap dan mendukung PON XXII tahun 2028 sebagai jalan menuju NTB yang lebih maju di masa depan, dan bisa terwujud kalau kita menjalankan nya dalam suasana kebersamaan. (*)