MATARAM – Mutasi makin menghantui. Sortir komposisi pengisian OPD sudah dilakoni. Sederet nama pajabat yang untung maupun yang akan buntung sudah ditangan gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (LMI). Tinggal diumumkan dan dilantik.
Komisi I DPRD NTB memberikan peringatan serius kepada Gubernur NTB, LMI agar tidak menempatkan kepala dinas atau pejabat yang memiliki rekam jejak buruk di mata publik.
“Menaruh kepala dinas yang punya catatan buruk akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap pemimpin, bukan hanya kepada pejabat itu sendiri, tapi ke Gubernurnya,” tegas Akri, di Mataram, Senin (21/04).
Akri menekankan bahwa dalam proses mutasi, prinsip akuntabilitas publik harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, Gubernur Iqbal harus siap menerima kritik jika keliru dalam menempatkan pejabat yang tidak layak.
“Akuntabilitas publik itu harga mati. Kalau salah tempatkan orang, maka Gubernur harus siap menerima kritik dari masyarakat,” ujarnya.
Sebaliknya, lanjut Akri, jika Gubernur mampu menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi dan rekam jejak yang baik, maka masyarakat akan memberikan apresiasi.
“Ketika yang ditunjuk punya rekam jejak baik dan profesional, publik akan mengapresiasi karena melihat ada keseriusan menjalankan visi-misi serta janji politik,” tuturnya.
Akri juga menyatakan bahwa Komisi I DPRD NTB mendukung penuh langkah mutasi atau pergeseran antar dinas, selama dilakukan berdasarkan asas profesionalisme dan meritokrasi.
“Roling antar dinas itu wajar. Bahkan jika harus memasukkan orang baru sebagai pembantu yang bisa menjalankan visi dan misi politik Iqbal-Dinda, itu sah saja selama profesional,” tandasnya.
Terkait lambannya proses mutasi pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025-2030, Akri menilai hal itu sebagai bagian dari kehati-hatian dan komunikasi politik dalam memastikan penerapan sistem meritokrasi yang dijanjikan kepada masyarakat.
“Itu bentuk political will. Gubernur sedang memastikan bahwa orang yang dipilih benar-benar bisa menjalankan tugas, sekaligus sebagai pertanggungjawaban politiknya,” jelasnya.
Sekwil PPP NTB itu berharap, mutasi yang dilakukan nantinya dapat mempercepat realisasi visi-misi dan janji kampanye pasangan Iqbal–Dinda, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi luar negeri, pemberian beasiswa, dan pengelolaan dana desa secara efisien.
“Semua itu butuh kepekaan dan kemampuan kepala dinas untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Kepala OPD harus punya terobosan agar janji kampanye bisa terealisasi,” pungkasnya.(jho)