MGPA Rugikan UMKM

PRAYA – Sejumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merasa dirugikan oleh pihak mandalika grand prix associtation (MGPA). Pasalnya, sampai dengan saat ini belum ada titik terang dari MGPA. Baik model desain barang, jumlah barang dan model yang direkomendasikan sebagai asecoris di perhelatan MotoGP.

Ketua Asosiasi tenun industry kecil menengah (IKM) Lombok Tengah, Satriadi mengaku kecewa dengan pihak MGPA, dimana sampai saat ini masih belum ada kejelasan terhadap motif yang akan digunakan dalam souvenir MotoGP. Selain itu, para pelaku yang sudah berusaha untuk mengirimkan sampel yang diminta oleh pihak MGPA juga masih belum ada kepastian.

“Kami sudah kirim sampel dengan kualitas yang bagus, namun tidak ada kejelasan sampai sekarang, bahkan kami rugi bersama beberapa pelaku UMKM. Bervariasi ada 4 juta sampai dengan 8 juta nilai barang,” sebutnya.

Di tengah masa pandemi covid-19, para pengrajin tenun seperti songket dan lainnya seperti seakan mati suri, dimana dengan terbatasnya akses dan tidak tahu harus memasarkan produknya dimana, kemudian ditambah dengan sepinya wisatawan.

Dia bersama para pengrajin harus berusaha lebih giat dan kreatif demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun solusi sementara ini yakni melakukan pembatasan produksi dan mulai mengerem mengingat sampai kesulitan mencarikan gaji karyawan.

Satriadi berharap, agar pemerintah daerah membuat dan menetapkan perbup untuk penggunaan baik songket, sapuk, dan lainnya. “Kalau ada peraturan seperti itu kan bisa kita bangkit dari mati suri ini,” yakin dia.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah M Ikhsan menjelaskan, pihaknya hanya tinggal menunggu rekomendasi dari pihak MGPA. Selain itu, pihaknya berharap agar dari tujuh bahan unggulan dan sekitar 39 prodak unggulan. Namun sampai saat ini MGPA belum memberikan kepastian kaitan produk yang akan diakomodir.

Ikhsan menjelaskan, para UMKM sudah menghasilkan produk, namun masih menunggu legitimasi untuk mendapat standar yang sudah ditetapkan oleh pihak MGPA .

“Kami sudah keluhkan hal itu pada saat Rapat Koordinasi (Rakor),” katanya.(tim)