Menata Kabupaten Lombok Tengah yang Trasne

IMG 20210610 WA0011 e1623292526112

IST/radar Mandalika.id L Firman Wijaya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah


Jika ditanya, apa yang anda pikirkan tentang Lombok Tengah saat ini? Hampir sebagian besar
di antara kita pasti akan menjawab “MOTOGP”. Dan sebagian besar di antara yang menjawab
tersebut, pasti akan langsung terbayang-bayang dengan kondisi perubahan drastis
pembangunan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Kini Lombok Tengah telah menjadi primadona, sorotan bahkan epicentrum bagi
pembangunan infrastruktur di NTB. Lombok Tengah menjadi simbol dari harapan besar
masyarakat tentang daya tahan dan semangat menghidupkan geliat industri pariwisata di
NTB. Pembangunan infrastruktur yang pesat di Lombok Tengah juga memerlukan penataan
pelayanan administrasi yang cepat, mudah dan bersih. Selain itu, perkembangan teknologi
yang begitu pesat, mengharuskan pemerintah secara cepat beradaptasi untuk memberikan
pelayanan prima.
Pelayanan yang prima di Lombok Tengah dapat dimulai dengan membangun budaya birokrasi
yang memiliki rasa Trasne. Trasne pada diri birokrasi menjadi titik temu rasa cinta terhadap
pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada daerah. Rasa Trasne dapat menjadi arus bagi
pertemuan pembangunan fisik dan pelayanan administrasi di daerah. Oleh karenanya,
pembangunan infrastruktur fisik akan selalu sejalan beriringan dengan usaha penataan
pelayanan administrasi secara cepat, ramah dan memuaskan atau disebut sebagai pelayanan
Trasne.
Pelayanan Trasne dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang berkeseimbangan antara
pembangunan fisik yang pesat dengan pelayanan administrasi yang cepat, mudah dan bersih.
Keberadaan mesin birokrasi di daerah menjadi kunci keberhasilan dari pelayanan Trasne.
Untuk mencapai pelayanan Trasne terdapat empat hal yang harus diperhatikan di Kabupaten
Lombok Tengah.
Pertama, perlu merawat sinergisitas hubungan antara bupati dan wakil bupati untuk
menghasilkan keharmonisan dalam pemerintahan. Pemerintahan dengan kepala daerah yang
harmonis akan dapat menjaga stabilitas kerja-kerja mesin birokrasi antar lembaga, baik
eksekutif maupun legislatif.
Kedua, penerapan sistem merit dalam jenjang kaderisasi di internal birokrasi pemerintah
daerah Kabupaten Lombok Tengah. Sistem Merit menjadi alternatif jawaban ketika
mekanisme patronase berimpilkasi pada pelayanan publik yang didominasi oleh kekerabatan.
Elit dalam mesin birokrasi memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa jenjang
kaderisasi dibangun berdasarkan hasil kerja-kerja kolektif aparatur daerah dalam mencapai
realisasi program kepala daerah.

Interaksi jejaring dalam ikatan budaya kerja yang efisien, efektif dan dipercaya menjadi hal
penting sehingga membangun kesadaran kolektif bahwa aparatur sipil bekerja sama dan
membangun budaya kerja yang cepat, mudah dan bersih. Selain itu, kinerja aparatur sipil
harus bersinergi dengan pihak lainnya untuk memberikan pelayanan publik, tidak semata
hanya bekerja di internal birokrasi. Kondisi ini ditujukan untuk mendorong adanya bentuk
kemitraan dalam proses mencapai target-target pembangunan di daerah. Dengan kata lain,
budaya kerja secara kolaboratif tidak hanya dibangun di internal pemerintahan, akan tetapi
juga bersama warga sebagai pengguna layanan publik pemerintah.
Ketiga, strategi digitalisasi layanan publik menjadi sangat penting dalam meningkatkan
kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Hal ini tidak terlepas akibat adanya interaksi
yang mudah dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. beberapa strategi yang dapat
dilakukan untuk melakukan inovasi digitalisasi layanan publik di Lombok Tengah di antaranya:
1) mall pelayanan publik; 2) situation room (ruang pantau digital); 3) tanda tangan barcode;
4) integrasi data kependudukan; dan 5) sistem pelaporan terpadu.
Keempat, diperlukan pelaksanaan konsep E-Government yang berkelanjutan. Dalam rencana
induk pengembangan E-Government Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017-2022 terdapat
beberapa tahap pengembangan yaitu: 1) tahap pengembangan sumber daya manusia; 2)
tahap pengembangan infrastruktur aplikasi; 3) tahap pengembangan infrastruktur data dan
informasi; 4) tahap pengembangan infrastruktur jaringan komputer; dan 5) tahap
pengembangan kebijakan. Dari beberapa tahapan tersebut, pengembangan sumber daya
manusia menjadi hal terpenting dalam menerapkan E-Government untuk membangun rasa
Trasne di internal birokrasi Lombok Tengah.
Guna membangun rasa Trasne, sekretaris daerah sebagai pembantu Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lombok Tengah harus berperan dan berkarakter PATIH. Konsep PATIH dimaknai
sebagai akronim yang memiliki nilai-nilai Penggerak; Akuntabel; Transparan; Inovatif; dan
Harmonisasi (PATIH). Penggerak memiliki makna sebagai peran sekretaris daerah yang
menjadi inisiator untuk menggerakkan seluruh sumber daya birokrasi di Kabupaten Lombok
Tengah dalam mencapai visi, misi dan program yang telah direncanakan oleh Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Lombok Tengah.
Akuntabel merupakan nilai yang ditanamkan dalam setiap kerja-kerja birokrasi dalam
pelayanan publik yang menjaga tanggung jawab agar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah
memiliki kepuasan atas kinerja birokrasi. Transparan yakni proses pelayanan yang dilakukan
oleh birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan secara terbuka atas setiap proses
hingga akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
Inovatif merupakan usaha meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan
yang efektif, efisien dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.
Harmonisasi yakni proses menciptakan stabilitas pelayanan dalam pemerintahan berkaitan
dengan hubungan antara kepala daerah, birokrasi, masyarakat dan pihak swasta dalam
proses pembangunan yang partisipatif di Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan demikian, peran strategis sekretaris daerah sebagai PATIH merupakan konsep untuk
memaksimalkan sumber daya birokrasi dalam mencapai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lombok Tengah.
Konsep PATIH ditujukan untuk melakukan penataan birokrasi menuju pelayanan publik yang
Trasne. Pelayanan publik yang Trasne merupakan pelayanan birokrasi yang menanamkan nilai
budi pekerti dengan kecintaan dan rasa ikhlas atas kerja-kerja birokrasi sebagai pengabdian
dari setiap ASN untuk melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok
Tengah.
Nilai tersebut ditujukan untuk menanamkan rasa integritas dan kebersamaan dalam
memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
Pelayanan Publik yang Trasne akan menjadi tradisi yang akan terus dipertahankan oleh
birokrasi sebagai bentuk pengabdian bersama dalam memberikan pelayanan prima. Salah
satu bukti nyata dalam realisasi pelayanan publik yang cepat adalah pelayanan penyediaan
barang/infrastruktur.
Dengan demikian, pelayanan birokrasi yang Trasne di Kabupaten Lombok Tengah dapat
menciptakan kepuasan publik atas kerja-kerja mesin birokrasi melalui arahan sekretaris
daerah yang responsif untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lombok Tengah.
Lombok Tengah saat ini menjadi Tuan Rumah dari segudang harapan masyarakat yang
memiliki cita-cita tentang kemajuan daerah dari segala aspek. Lombok Tengah sebagai Tuan
Rumah Kemajuan sedang melakukan penataan fisik dan administrasi untuk memberikan
kepuasan terhadap layanan publik di Kabupaten Lombok Tengah. Mesin birokrasi menjadi
ujung tombak penataan layanan publik yang Trasne.
Besar harapan masyarakat untuk melihat Lombok Tengah hadir sebagai jawaban dalam
menghadirkan inovasi pemerintahan dalam menghadapi tantangan di tengah kondisi darurat
seperti gempa bumi hingga Covid-19 yang telah dan sedang kita lewati bersama. Lombok
Tengah hari ini, adalah daerah yang dibangun atas kerja-kerja kolektif bersama yang memiliki
satu tujuan yakni mempersatukan harapan menuju kejayaan di masa depan.

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Gubernur Akan Siapkan Lahan Bagi Investor Tanaman Porang

Read Next

Kartu Sehat Maiq-Meres Segera Diluncurkan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *