Mahasiswa UIN Mataram Protes Pihak Kampus

WhatsApp Image 2020 04 02 at 07.16.28

DOK/RADARMANDALIKA.ID PROTES: Mahasiswa UIN Mataram saat aksi protes di halaman kampus, beberapa waktu lalu.

MATARAM – Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, memprotes pihak kampus. Mereka meminta pihak birokrasi kampus untuk menindak lanjuti surat edaran (SE) yang dikeluarkan  oleh Kementerian Agama RI Nomor 697/03/2020.

Pada ketentuan nomor 1 poin C mengatakan bahwa: Pimpinan PTKI melakukan upaya dan kebijakan strategis terutama dalam penanganan  paket kuota/acses bebas (free acces) bagi mahasiswa dan civitas akademika PTKI masing-masing penyedia jasa telekomunikasi.

Salah satu mahasiswa UIN Mataram, Suparman menyampaikan berdasarkan hasil kajiannya, sebagai mahasiswa yang menjalankan Tri Darma pergutuan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 12 tahun 2012.

 “Sudah dikaji dari tanggal dikeluarkannya surat edaran oleh Kemenag RI,  sampai hari ini pihak kampus UIN Mataram belum melakukan kebijkan kepada mahasiswa/i terkait penanganan paket gratis bagi mahasiswa,” katanya tegas pada radarmandalika.id, Kamis kemarin.

“Dengan teman-teman yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK), kami melihat pihak kampus berdiam diri terkait hal ini,” tambahnya.

Dengan merebaknya kabar covid-19 ini, membuat pihak pimpinan kampus UIN Mataram terpaksa memindahkan proses pembelajaran melalui sistem classroom secara online. Katanya, dengan sistem seperti ini mahasiswa dituntut mempunyai kuota untuk melakukan kuliah online.

“Mengingat model kuliah online/during membuat kami tidak menggunakan fasilitas kampus seprti biasanya. Kami harus tetap membayar uang UKT seperti biasanya,”bebernya.

Ditambahkan mahasiswa lainnya, Tomi Satria mengatakan, kuliah online ini dirasa sangat kurang efektif. Dengan sistem ini begitu banyak dosen yang membebankan tugas pada mahasiswa, namun tidak memikirkan kaadaan sosial ekonomi mahasiswa.

“Kuliah online ini juga tidak semua daerah punya kekuatan sinyal yang bagus, jadinya ketika banyak dari teman-teman kami di luar daerah tidak memiliki sinyal maka terpaksa mereka harus alfa,” katanya.

Apalagi dengan mahasiswa yang sedang malakukan konsultasi proposal, maupun skripsi dan bahkan yang belum bisa melakukan penelitian. Proposal dan ujian skripsi sementara sesuai kalender akademik akan wisuda di Agustus.

“Melihat permasalahan ini, maka dari pada itu kami menuntut agar Rektor UIN Mataram mempercepat keluarkan kebijakan sesuai dengan surat edaran KEMENAG no:697/03/2020,” desaknya.

Ditambahkan, serta maminta agar dikeluarkan kebijakan kepada mahasiswa semester VIII ke atas terkait masalah konsultasi, penelitian dan ujian proposal skripsi.

Wakil Rektor I UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tohir yang dikonfirmasi mengungkapkan bahwa terkait SE itu sedang didiskusikan.”Ini yang kami diskusikan saat ini, jika kampus memutuskan untuk memberikan kuota, banyak pihak harus diajak berdiskusi,”katanya tegas.

Kata dia, kebijakan ini diterjemahkan sesuai kondisi misalnya sekarang, jaringan internet di masing-masing daerah berbeda.

Dia menerangkan, UIN Mataram ingin bekerja sama dengan jasa telekomunikasi A,  maka semua harus terkoneksi dengan produk A. Karena tidak semua daerah di NTB bisa maksimal mendapat sinyal jaringan provider tersebut.

“Maka banyak pertimbangan karena ini berusaha menerjemahkan kebijakan dengan baik,” ujarnya.(r3)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Zul Tak Mau Tutup Bandara dan Pelabuhan

Read Next

MTB dan M16 Salurkan Paket Sembako

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *