Lotim Hapus Biaya Retribusi dan Melahirkan

F HM SUKIMAN AZMY

MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA HM Sukiman Azmy

LOTIM – Progres laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur (Lotim), kedua tercepat setelah Lombok Tengah di NTB. Indikator ekonomi dan pendidikan, sudah relatif sama dengan daerah lain. Tinggal menggenjot indikator kesehatan, meningkatkan angka harapan hidup dengan menekan angka kematian bayi. Salah satu langkah menggenjot kesehatan, menghapus biaya retribusi di RSUD Selong dan menghapus biaya melahirkan.

“Itu kita hapus, agar tidak ada rasa ketakutan bila masyarakat sakit dan tidak takut berobat,” kata Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy, di Pendoponya, Kamis (27/2) lalu.

Ia mengatakan, sekarang ini semua begitu mendaftar di Fasilitas Kesehayan (Faskes) yang ada, langsung mendapat pelayanan pemeriksaan. Ketika masyarakat terkendala transportasi karena rumah jauh dan bahkan tak terjangkau alat transportasi, ada Puskesmas Keliling (Puskel) yang akan mengunjungi masyarakat secara berkala. Itu semua dilakukan, untuk meningkatkan derajat atau status kesehatan masyarakat.

“Memang yang menentukan IPM kita, indikatornya angka harapan hidup. Dilain pihak, angka kematian bayi masih tinggi. Ini yang terus kami tekan melalui berbagai program di kesehatan,” tegas Sukiman.

Saat ini ucap Sukiman, Lotim memiliki empat Rumah Sakit Umum (RSU). Tahun 2020 ini, pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan Alat Kesehatan (Alkes), sehingga masyarakat Lotim tak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit diluar Lotim, termasuk ke Sanglah Bali. Upaya peningkatan status tipe RSUD Selong juga sedang dilakukan, agar baik status tipe B. “Insya Allah semua kebutuhan Alkes, kita akan penuhi,” janjinya.

Kaitan dengan posisi IPM Lotim yang masih di urutan sembilan, menurutnya, ada banyak faktor. Contoh kecil sebut Sukiman, masyarakat yang terlalu rendah hati. Artinya, begitu didata lembaga berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS), tidak jujur menjawab pertanyaan berapa penghasilan per bulan. Ketika fakta lapangan penghasilannya Rp 2 juta perbulan, tapi dijawab Rp 250 ribu per bulan. Padahal semua anak-anaknya rata-rata sekolah sampai perguruan tinggi.

Dari sisi kondisi rumah, seperti di Kecamatan Jerowaru dan Sambelia, kondisi rumahnya terlihat reot. Tetapi memiliki kerbau hingga 20 sampai 30 ekor. Belum lagi memiliki kendaraan dan lainnya. Kondisi ini sangat kontras dengan masyarakat di daerah lain, yang lebih mengedepankan harga diri.

“Jika rumah salah satu indikator menentukan IPM dan masyarakat tidak jujur saat memberikan data, ya ndak usah heran kita nomor sembilan. Kita tetap nomor sembilan, jika masyarakat tidak mau merubah imej ini,” pungkasnya. (fa’i/r3)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Curi Kota Amal Masjid untuk Beli Sabu

Read Next

Kampus Dirusak, Dosen UIN Mataram Dikeroyok

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *