LOBAR—Kabar gembira disampaikan Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat (Lobar) kepada petani Lobar. Ditahun ini, Lobar menerima bantuan sektor pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa Pembenahan infrastruktur penunjang lahan pertanian sebesar Rp 7,5 miliar lebih. Buah usulan Dinas untuk peningkatan hasil pertanian mendukung ketahanan pangan nasional.
Kepala Dinas Pertanian Lobar, H. M. Hakam, bersyukur hasil koordinasi intensif yang dilakukan dengan kementerian terkait, khususnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berbuah manis. Alokasi program pusat itu didistribusikan ke empat kategori perbaikan sistem pengairan (irigasi) dan optimalisasi lahan di wilayah-wilayah strategis.
“Pada tahun ini kita mendapatkan alokasi program yang diarahkan ke Lombok Barat melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Komulatifnya Rp 7,5 miliar,” terang Hakam, Rabu (6/5).
Hakam menerangkan struktur bantuan tersebut mencakup pembangunan jaringan irigasi sebanyak 13 unit dengan total pagu anggaran sebesar Rp1,6 miliar. Selain itu, porsi terbesar dialokasikan untuk irigasi perpompaan yang mencapai Rp4,67 miliar. Program perpompaan ini akan dilaksanakan di 13 titik atau kelompok tani yang tersebar di wilayah Lobar, bertujuan mengatasi keterbatasan akses air pada lahan-lahan produktif.
Lebih lanjut bantuan untuk program Dam Parit sebanyak empat paket dengan total nilai Rp480 juta.
“Di tengah keterbatasan fiskal daerah kita, kondisi pemotongan di sana-sini, kita bersyukur bisa menembus program-program kementerian ini. Angka Rp7,5 miliar ini sangat berarti untuk mengoptimalkan sektor pertanian kita ke depan,” ujar Hakam.
Tak hanya disitu, Hakam mengungkapkan bantuan tahun ini juga menyasar program Optimasi Lahan (Oplah). Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, Lombok Barat dinilai berhasil mengelola lahan seluas 300 hektare. Keberhasilan ini terlihat nyata di Desa Banyumulek, di mana lahan seluas 130 hektare yang dulunya hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun (IP 100), kini meningkat menjadi dua kali musim tanam (IP 200).
“Dampaknya sangat terasa, pertama yang tadinya hanya satu kali musim tanam, sekarang sudah menjadi dua kali. Kedua, musim tanamnya bisa lebih maju melalui program Oplah ini,”jelas Hakam.
Keberhasilan verifikasi lahan ini didasarkan pada ketersediaan sumber air permukaan yang memadai, baik dari sungai maupun mata air. Kemudian didukung dengan instalasi perpipaan yang layak. Hakam mengatakan tahun 2026, Lobar sebenarnya mendapatkan kuota optimasi lahan hingga 600 hektare. Namun, setelah melalui proses verifikasi teknis dan parameter ketat dari Kementerian Pertanian, baru seluas 176 hektare yang dinyatakan lolos verifikasi tahap awal. Lahan tersebut tersebar di Desa Banyumulek seluas 111 hektare kelanjutan program sebelumnya, serta 65 hektare di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong.
Hakam menambahkan untuk lahan yang belum lolos verifikasi Oplah karena kendala sumber air permukaan, akan diusulkan skema bantuan lain seperti irigasi perpompaan atau sumur bor. Sebab syarat utama Oplah adanya air permukaan, sementara irigasi perpompaan lebih fleksibel untuk diterapkan di daerah dengan kondisi geografis yang lebih ekstrem. Melalui sinergi antara Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi (BPLI) NTB dengan pemerintah daerah, diharapkan realisasi infrastruktur ini dapat segera rampung guna mendukung ketahanan pangan di Lombok Barat. (win)