LOBAR—Lagi-lagi pelayanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) untuk masyarakat menorehkan prestasi di kancah nasional. Penghargaan predikat Sangat Baik dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI baru saja diterima atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penilaian Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tahun 2026.
Bukti nyata komitmen Pemkab Lobar menghadirkan iklim investasi kondusif dengan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terjangkau untuk masyarakat dan pelaku usaha.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar, Hery Ramadhan, mengungkapkan keberhasilan ini tak lepas dari pembenahan tata kelola dan transformasi pelayanan yang dilakukan. Pihaknya berfokus pada kepuasan masyarakat pengguna layanan.
“Kecepatan, kemudahan prosedur, transparansi, serta keterjangkauan menjadi indikator utama dalam penilaian ini. Yang terpenting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di Lombok Barat,” ujar Hery, Kamis (15/10).
Kesuksesan itu tidak diraih secara instan oleh Pemda Lobar. Digitalisasi pelayanan yang diterapkan dinas hingga pendekatan humanis pelayanan jemput bola dinilai menjadi kunci keberhasilannya. Sebab, Hery memastikan petugas tidak hanya berdiam di kantor duduk di balik meja, tetapi turun langsung memberikan pelayanan hingga pelosok desa.
Terbukti, langkah nyata itu membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu untuk mengurus legalitas usahanya secara resmi dan tanpa biaya tersembunyi.
“Kami sering membuka layanan dengan sistem jemput bola. Pelayanan kami hadir langsung di tengah-tengah masyarakat desa. Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan legalitas usahanya hanya karena kendala jarak,” jelasnya.
Hery memastikan, prestasi yang baru diterima itu tidak membuat pihaknya berpuas diri dan mengendurkan pelayanan kepada masyarakat, bahkan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Ke depan, pelayanan perizinan diharapkan tak sekadar berpatokan pada capaian standar nasional, tetapi terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat,” pungkasnya. (Win)