JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA DARI KANAN: Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani dan Kepala Dikbud NTB, Aidy Furqan.

MATARAM – Komisi V Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan DPRD NTB telah memanggil pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB untuk mencari titik terang kisruh Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk SMA, SMK dan SLB Rp 131,6 miliar. Pemanggilan itu dilakukan Senin (08/08) kemarin.

Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Hardian Irfani yang dikonfirmasi membenarkan ada pemanggilan itu. “Kami tekankan agar pelaksanaan DAK harus sesuai dengan Juklak-Juknis yang ada,” tegas Hadrian.

 

Hadrian mengatakan opini yang bermunculan diluar yang mengarah kepada dugaan fee DAK, main transfer dan lainnya tidak boleh terjadi. Hadrian meminta supaya dinas menjalankan program DAK fisik ini sesuai prosedur tanpa intervensi dari mana pun.

 

“Jika memang tidak ada persoalan. Biarkan saja isu pembagian paket, fee proyek berkembang karena itu dinamika dan jangan ada statemen yang memancing pertanyaan baru,” pinta politisi PKB itu.

 

Lalu Hardian menegaskan, alasan memanggil jajaran Dikbud karena simpang siurnya informasi bahwa ada yang sudah terima fee untuk meloloskan paket proyek, ada kelompok yang sudah ditunjuk tetapi tidak mendapatkan paket proyek. Tapi dirinya yakin tidak benar ada perintah pengambilan fee itu karena pengerjaan belum dijalankan dan sedang dibuatkan Juklak – Juknis.

 

“Padahal sekolah ajukan nama suplier ke Dikbud. Kemudian dinas lakukan verifikasi, artinya hanya oknum yang main fee. Oleh karena itu, kami minta Dikbud melakukan sosialisasi terhadap sekolah swasta ditingkatkan. Disini kami melihat dinas kurang sosialisasi dalam input data di aplikasi krisna,” kata dia.

 

Komisi V berkomitmen akan mengawasi pelaksanannya di lapangan. Untuk itu Dikbud diminta tidak sampai ada yang main-main.

“Kita awasi pelaksanaannya. Saya tekankan ke Dikbud agar jangan sampai ada internal yang bermain-main dengan DAK ini,” tegasnya.

 

Anggota Komisi V DPRD NTB, Bukhari Muslim justru menuding bahwa slogan Dikbud selama ini omong kosong karena banyaknya persoalan belum diselesaikan. Contoh, Komisi V turun lakukan investigasi di SMAN 2 Praya. Disana menemukan guru tidak dibayarkan jumlah jam mengajar (JJM) hingga 2 bulan.

 

“Yang belum dibayar itu bulan Juli – Agustus untuk 5.065 guru dari total 7.768 guru honorer, dikurangi 2163 guru sudah diangkat menjadi PPPK. Kekurangan uang belum terbayarkan hingga Desember 2022 sebesar Rp 25 Miliar. Tapi uang itu dipangkas BPKAD, artinya saat ini tidak ada anggaran untuk bayar,” ungkapnya.

 

Persoalan ini kata Bukhari Muslim, akibat Dikbud tidak pernah koordinasi dengan Komisi V yang merupakan leading sektor.  “Ini menyangkut ngak dan isi perut guru, kalau tidak segera ditangani bisa ruwet. Ini dampak Dikbud kurang koordinasi,” sentil politisi Nasdem ini.

 

Lain hal dengan Saefudin Zohri. Politisi PAN ini meminta supaya Dikbud jangan diskriminasi terhadap sekolah swasta. Karena, selama ini terkesan Dikbud hanya memperhatikan sekolah negeri saja.

 

“Jika tidak bisa melakukan pembinaan terhadap sekolah swasta maksimal, cukup bina mereka 20 persen saja,” katanya.

 

Sementara itu gonjang-ganjing soal anggaran DAK Dikbud NTB yang terus bergulir itu bisa berpotensi pembatalan DAK dari pusat.  “Saya khawatir kalau ini terus ramai, pusat merekam dan membaca uang kita bisa tidak turun,” tegas Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqon.

 

Aidy khawatir, jika sampai polemik ini tak berakhir hingga sampai pembatalan, maka Provinsi NTB akan menanggung akibatnya.  “Kalau kondisinya terus begini, ada pihak bermain di belakang, itu akan menyangkut nasib NTB 5 tahun, tidak akan dapat suntikan dana. Sedangkan APBD kita tidak akan mampu mencarikan kita dana sebesar ini. Kalau gugur sekarang ya walalhua’lam,” katanya.

Kadis menuturkan, apabila pencairan DAK ini sampai gagal, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum. “Kita menelaah, apabila ini akan menyebabkan gagalanya proses DAK, tentu jalur hukum menjadi salah satu alternatif,” ancamnya.

 

Disinggung soal menyebarnya fee DAK ini, Aidy mengaku tidak tahu-menahu soal hal tersebut. “Saya justru tahu informasi dari media. Tidak ada fee-fee an, satu persen pun uang kita belum keluar. Informasi soal fee itu bikin saya spot jantung. Saya hampir tiap malam nggak bisa tidur nyenyak,” jawabnya.(jho)

 

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 291

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *