MATARAM – Rombongan Komisi V DPRD NTB melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, kemarin. Hal ini buntut dari dugaan penelantaraan pasien dan salah penanganan yang dilakukan oleh pihak RSUP. Sidak juga dilakukan untuk memastikan kebenaran yang terjadi di RSUP. Sebab sebelumnya, Komisi V mendapatkan informasi bahwa pasien saraf asal Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah yang meninggal Sabtu malam pekan lalu di rumah sakit.
Rombongan tiba di sekitar pukul 15.03 Wita. Wakil rakyat langsung memantau proses pendaftaran di resepsionis, kemudian melihat kondisi Instalansi Gawat Darurat (IGD). Di IGD dewan menemukan banyak pasien yang belum mendapatkan kamar. Seorang pasien inisial M yang terlihat parah masuk RS Minggu malam sekitar pukul 24.00 wita. pasien tersebut hingga siang belum juga mendapatkan kamar. Pengakuan dari pihak keluarga M masih dilakukan observasi.
“Ini kenapa masih di sini sejak tadi malam? Harusnya sudah masuk ke kamar,” tanya anggota Komisi V DPRD NTB, Sudiartawan memberi catatan.
“Harusnya penanganan di ICU (Intensive Care Unit). Tapi kok masih di IGD,” tanya anggota lainnya, Bohari Muslim.
Rombongan juga bergegas menuju ruang HCU (High Care Unit) untuk memastikan apakah betul kamar tersebut kosong atau tidak. Sesampai di lokasi terlihat satu bed masih kosong. Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Wirajaya menanyakan kepada petugas yang berjaga di sana. Ada pasien yang membutuhkan ruangan NICU sementara belum dimasukkan, padahal di dalam ruangan tersebut tanpak ada yang kosong.
Menjawab hal itu, Koordinator Ruangan HCU, Samsul langsung dimintai keterangan. Menurut Samsul, bed tersebut sudah dipesan sebelumnya oleh pasien yang saat ini sedang melangsungkan operasi di ruangan Instalasi Bedah Sentarl (IBS).
Tidak tahan dengan penjelasan tersebut, politisi Gerindra, Lalu Sudiartawan tanpak geram. Apakah pemesan bed ruang tidur itu telah sesuai dengan Standar Operasional Prosudur (SOP). Jika telah dipesan kenapa nama pasien tidak dituliskan. Bed tersebut hanya bertuliskan Rencana Post OP Cerical tanggal (2/03/2020) di ACC dr Elya dari HCU atas nama Tuan Edy.
Wirajaya ditempat yang sama ingin memasang jangan sampai ada bed kosong namun sengaja tidak digunakan. Sebab di IGD banyak pasien yang membutuhkan. Ini juga tidak lepas dari pengalaman yang dialami warga Desa Kateng sebelummya yang mengaku ditelantarkan. Baru mendapatkan kamar setelah pihak keluarga marah.
“Ini laporan yang kami terima dari masyarakat. Kita tidak ingin ada bed kosong tidak dipakai, sementara di luar banyak yang membutuhkan kamar,” ungkap politisi Gerindra itu.
Hal lain yang disorot komisi V juga terkait atap bocor di ruang HCU tersebut. Atap yang bocor sebelummya juga ditemukan saat masuk ke ruang IGD.
“Ini juga jadi catatan lihat itu ada atap bocor,” sahut anggota lainnya, Saefudin.
Berdasarkan SOP yang tertampung, setiap orang yang masuk ke ruang HCU diharuskan memakai helm topi. Namun pihak RS hanya menyuguhkan masker bagi anggota dewan.
“Harusnya ini juga dipatuhi,” sahut Jaya sambil melihat SOP yang tertempel itu.
Rombongan melanjutkan ke ruang operasi IBS. Terlihat Direktur RSUP NTB, dr Lalu Hamzi Fikri menghampiri para wakil rakyat tersebut lalu mengantarkan mereka ke ruang operasi. Mendengar beberapa keluhan yang disampaikan para anggota dewan berdasarkan masukan masyarakat, Fikri mengatakan salah satu yang menjadi kendala RS yakni kekurangan kamar. Saat ini baru ada 375 kamar dari standar yang harus dimiliki RS sebanyak 600 kamar. Sehingga kondisi kamar yang ful tidak bisa dihindari. Menurut Fikri secara aturan setiap pasien rujukan harus segera ditangani dan ditempatkan di kamar. Namun RS juga tidak bisa menghindar ada pasien di luar rujukan. Apalagi sampai menolak pasien dilarang.
“Maka solusi yang kita lakukan cek BMS (info kamar, Red). Jika penuh kita cari ruangan yang bisa dipakai untuk melayani, sehingga mendapatkan perawatan maksimal,” jelas Fikri.
Sama halnya dengan pasien, BL saat itu kamar penuh sehingga satu kamar yaitu kamar Stroke yang kosong maka itu yang dipakai petugas RS. Meski di ruangan Stroke, BL mendapatkan pelayanan medis saraf sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Hal itu dilakukan daripada membiarkan pasein lama di IGD tidak baik.
“Kami juga sudah jelaskan kepihak keluarga (BL) atas kondisi tersebut,” jelas Fikri.
Disinggung dengan ucapan dr Ester yang membuat kecewa keluaga pasien lantaran perkataannya, Fikri mengatakan objek yang dimaksudkan dr Ester itu tempat, meja yang ada di sekitar pasien. Dimana banyak makanan sehingga ada bau amis.
“Saat itu kami langsung klarifikasi panggil dr Ester. Ucapan yang ditujukan itu meja yang bau,” katanya.
Fikri menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan pihak Komisi V itu. Kunjungan dewan itu menunjukkan perhatian wakil rakyat kepada RS itu. Jika nanti banyak kebutuhan RS tentunya dengan harapan mudah dibantu apalagi sudah melihat fakta di lapangan seperti apa.
Sementara itu Pimpinan Rombongan Komisi V, Jaya mempersilakan pihak keluarga melaporkan RS ke Ombudsman jika masih merasa kecewa. Sebab setiap orang punya hak untuk menyampaikan laporan terlebih ada kata kata yang kurang bagus disampaikan oleh dr Ester itu.
“Itu hak mereka silahkan melaporkan RS jika masih merasa keberatan. Kami tidak bisa menghalangi. Tidak ada salahnya keluaga pasien yang tidak puas melapor dalam rangka meminta tranparansi,” jelas Jaya.
Sidak tersebut merupakan respons cepat Komisi V yang bermitra dengan RSUP NTB. Wakil rakyat harus memastikan laporan yang diserap dari masyarakat itu harus ditindaklanjuti.
“Itu langkah responsif kami menindaklanjuti laporan,” kata Jaya.
Usai Sidak, Jaya melihat ada miskomunikasi antara pihak RS dengan pihak keluarga. Namun ia juga mengakui kekurangan kamar menjadi salah satu kendala penting di RS.
“Tentu kekurangan itu akan kami bicarakan nanti dengan pihak pemerintahan,” pungkasnya. (jho)