LOTENG—Lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat sorotan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Dewan menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Loteng, Ferdian Elmansyah mengatakan pemerintah daerah harus hadir untuk membenahi tata niaga di daerah tersebut. Menurutnya, tanpa pembenahan sistem distribusi dan pemasaran, lonjakan harga kebutuhan akan terus terjadi setiap tahun dan merugikan masyarakat.
“Salah satu tata niaga yang perlu dibenahi adalah cabai. Peran pemerintah daerah sangat penting agar persoalan harga cabai yang selalu berulang setiap tahun bisa diatasi,” ujar Ferdian.
Ferdian menyampaikan terdapat kejanggalan atau anomali dalam persoalan cabai di Lombok Tengah. Pasalnya, berdasarkan data dari pemerintah daerah, stok cabai sebenarnya tidak mengalami kekurangan. Bahkan produksi cabai disebut cukup melimpah.
Namun kondisi di lapangan justru berbeda. Di sejumlah pasar tradisional, masyarakat kerap mengeluhkan sulitnya mendapatkan cabai. Kalaupun tersedia, harga cabai sering kali melonjak tinggi dan jauh dari harga normal.
“Ada anomali dalam tata niaga cabai di Loteng. Stok ada bahkan melimpah. Tapi masyarakat sering kesulitan memperoleh cabai. Kalaupun ada, harganya tinggi,” ungkapnya.
Setelah ditelusuri lebih jauh, kata Ferdian, persoalan tersebut terjadi karena distribusi cabai dari Lombok Tengah tidak langsung beredar di pasar lokal. Sebagian besar hasil panen petani justru lebih dulu dikirim ke daerah lain. Setelah itu, cabai tersebut kembali masuk ke Lombok Tengah melalui jalur perdagangan yang berbeda.
Proses distribusi seperti ini membuat harga cabai menjadi lebih mahal saat kembali dijual di daerah sendiri. Selain biaya distribusi yang bertambah, rantai perdagangan yang panjang juga membuka peluang permainan harga di tingkat pengepul maupun pedagang besar.
“Cabai dari Loteng ini banyak yang keluar lebih dulu ke daerah lain, baru kemudian masuk lagi ke Loteng. Hal ini tentu membuat harga di pasar lokal menjadi lebih mahal,” jelasnya.
Menurut Ferdian, kondisi tersebut tidak lepas dari persoalan permodalan yang dihadapi petani cabai. Banyak petani yang terpaksa menjual hasil panennya ke pengepul dari luar daerah karena sebelumnya telah menerima modal dari mereka untuk biaya produksi.
Dalam sistem seperti ini, petani tidak memiliki banyak pilihan selain menjual hasil panennya kepada pihak yang telah memberikan modal. Akibatnya, hasil produksi cabai dari Lombok Tengah lebih dulu keluar daerah sebelum memenuhi kebutuhan pasar lokal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ferdian mendorong pemerintah daerah agar memberikan dukungan permodalan kepada petani cabai. Dengan adanya akses permodalan dari pemerintah atau lembaga resmi, petani tidak lagi bergantung pada pengepul dari luar daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat membangun sistem distribusi yang lebih baik agar stok cabai dari petani dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lombok Tengah terlebih dahulu.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan perusahaan daerah untuk menyerap hasil panen petani. Dengan mekanisme tersebut, cabai yang diproduksi petani dapat disimpan sebagai stok daerah dan disalurkan kembali ke pasar ketika terjadi lonjakan harga.
“Pemerintah daerah bisa menugaskan perusahaan daerah untuk menyerap cabai petani ketika panen tiba. Stok tersebut kemudian bisa disalurkan kembali saat terjadi gejolak harga di pasaran,” terangnya.
Ia menilai langkah tersebut tidak hanya dapat menjaga stabilitas harga cabai, tetapi juga melindungi petani dari permainan harga oleh tengkulak. Selain itu, masyarakat juga akan lebih mudah mendapatkan cabai dengan harga yang lebih stabil.
Ferdian menegaskan bahwa tanpa adanya langkah nyata dari pemerintah daerah, persoalan lonjakan harga cabai akan terus terjadi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang konkret dan sistem yang jelas dalam pengelolaan komoditas pangan strategis di daerah.
“Tanpa upaya nyata dari pemerintah daerah, persoalan gejolak harga cabai akan terus terulang setiap tahun. Maka harus ada langkah-langkah konkret untuk bisa menjawab persoalan ini,” tegasnya.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Lombok Tengah ini juga berharap pemerintah daerah dapat lebih aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi komoditas pangan, termasuk cabai, agar tidak terjadi kelangkaan semu di pasar.
Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat penting karena langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan saat harga sudah melonjak, tetapi juga melakukan langkah antisipasi sejak awal.
Dengan adanya pembenahan tata niaga, dukungan permodalan bagi petani, serta sistem distribusi yang lebih terkontrol, diharapkan gejolak harga cabai di Lombok Tengah dapat ditekan dan tidak lagi menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahunnya.(zak)