Ketua Dewan Akan Koordinasi Dengan Pemkab Loteng

PRAYA—Rencana pembangunan Dam Mujur di Kabupaten Lombok Tengah terancam gagal. Gagalnya proyek tersebut lantaran masyarakakat terdampak pembangunan yang ada di Desa Persiapan Lelong, Kecamatan Praya Tengah sudah melayangkan surat penolakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Bendungan RI.   Selain itu, surat atas nama tim penolakan pembangunan Dam Mujur itu juga dilayangkan kepada Gubernur NTB, DPRD Provinsi, Ketua DPRD Loteng, Bupati Loteng dan BWS.

Dalam surat itu tertulis, berdasarkan hasil musyawarah atas nama masyarakat yang terdampak rencana pembangunan Dam Mujur yang dilaksanakan, Selasa 29 Oktober tahun 2019 lalu. Dimana dalam musyawarah tersebut, masyarakat dari lima dusun telah memberikan mandat pada tim penolakan pembangunan Dam Mujur untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bahwa mereka tetap akan menolak atas rencana pembanguan dam itu. Dengan itu, mereka meminta agar untuk menghentikan rencana pembangunan Dam Mujur tersebut.

“Ya, saya sudah terima surat itu. Kita tidak tahu harus bagaimana lagi ini.  Karena ada yang mendukung, ada juga yang menolak,” ujar Ketua DPRD Loteng, M Tauhid.

Ia menyatakan, dengan adanya surat penolakan ini, pihaknya berancana akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Loteng dalam waktu dekat.  Hal itu untuk membahas sejauh mana tahapan pembebasan lahan pembangunan Dam Mujur.

“Kita juga ingin tahu, apa masalah sehingga masyarakat ini tetap menolak Dam Mujur,” ungkapnya.

Jika melihat dampak pembangunan Dam Mujur, tentu akan sangat berdampak positif bagi masyarakat. Terutama melihat kekeringan yang melanda masyarakat setiap tahunnya. Dam Mujur ini sangat dibutuhkan.  Namun, terkait persoalan lahan pembangunan Dam Mujur itu, semua pihaknya harus duduk bersama untuk menyelesaikannya. Baik dari pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak DPRD sendiri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD II Loteng, H Lalu Sarjana mengaku, untuk persoalan pembangunan Dam Mujur ini pihaknya akan memanggil semua pihak terkait. Tujannya, untuk meminta keterangan lebih lanjut sejauh mana kaitan dengan perencanaan dari pembangunan Dam Mujur ini. sebab hingga saat ini persoalan dengan masyarakat tidak kunjung tuntas.

Dijelaskan, bahwa proses pembangunan Dam Mujur ini masih panjang. Karena harus membutuhkan berbagai kelengkapan dokumen. Belum lagi, pemerintah belum membicarakan masalah penggusuran dan lain sebagainya. Sehingga hal itulah yang melekat kepada masyarakat yang kemudian membuat proses pembangunan ini semakin rumit.

“Kita harus memikirkan masyarakat yang terdampak pembangunan juga.  Jangan sampai karena pembangunan Dam Mujur itu malah akan menyengsarakan mereka juga,” cetusnya. (jay)