Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) berkolaborasi dengan Pemerintah Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam mempersiapkan pembuatan video layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa (1/9) tersebut mengangkat tema “Penyelesaian Permasalahan Desil Penerima Bantuan Sosial secara Humanis melalui Posbankum Kelurahan”.
Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keberadaan Posbankum sebagai wadah layanan hukum yang dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Permasalahan terkait perbedaan data maupun desil penerima bantuan sosial (bansos) dipilih sebagai tema karena merupakan persoalan yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan penyelesaian melalui komunikasi, klarifikasi, serta koordinasi dengan pihak terkait.
Dalam konsep video yang disiapkan, masyarakat yang mengalami persoalan terkait status atau desil penerima bansos akan diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, serta langkah yang dapat ditempuh apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Lurah, Paralegal Posbankum, Kepala Lingkungan, Operator Kelurahan, dan perangkat kelurahan akan dilibatkan untuk menggambarkan sinergi pelayanan di tingkat kelurahan.
Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan bahwa Posbankum tidak hanya menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi mengenai persoalan hukum, tetapi juga dapat menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk memperoleh pendampingan dan mengidentifikasi langkah penyelesaian atas persoalan yang dihadapi. “Yang ingin kita tonjolkan adalah bagaimana masyarakat dapat menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu melalui Posbankum, kemudian mendapatkan informasi dan pendampingan awal secara humanis, komunikatif, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, melalui video tersebut, peran Paralegal Posbankum akan diperkuat sebagai pihak yang membantu memberikan informasi awal mengenai hak dan kewajiban masyarakat serta mengarahkan permasalahan kepada perangkat kelurahan atau pihak terkait. Pendekatan persuasif, mediasi, dan penyelesaian secara kekeluargaan menjadi bagian penting dalam memperlihatkan kehadiran Posbankum sebagai layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa penguatan Posbankum merupakan bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.
“Keberadaan Posbankum diharapkan dapat semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk berkonsultasi serta memperoleh pendampingan awal ketika menghadapi permasalahan hukum maupun administrasi. Dengan pendekatan yang humanis, kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan mengetahui langkah yang dapat ditempuh sesuai ketentuan,” ujarnya.(red)