Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang analisis kebijakan dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data. Upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi Tim Pokja BSK dan Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan Policy Talks bertema “Analisis Kebijakan Publik dan Tata Kelola Rekomendasi: Policy Talk Penyusunan Policy Brief Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data” yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (7/5).
Kegiatan tersebut menjadi sarana penguatan kompetensi bagi analis kebijakan dalam menyusun policy brief yang berkualitas, akuntabel, dan berbasis bukti (evidence based policy). Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa tata kelola rekomendasi kebijakan yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, analis kebijakan juga memiliki peran strategis dalam mengolah data dan informasi menjadi rekomendasi yang dapat digunakan pimpinan dalam menetapkan kebijakan.
Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, dalam paparannya menegaskan bahwa kebijakan publik harus disusun berdasarkan data, fakta, hasil penelitian, statistik, dan evaluasi program agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan akuntabel. “Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy), sehingga proses pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi memiliki landasan data dan analisis yang kuat,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa analisis kebijakan mencakup seluruh siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.
Sementara itu, Dosen Universitas Lambung Mangkurat, Lies Ariany, menjelaskan bahwa policy brief merupakan instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data. Menurutnya, policy brief harus disusun secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan berorientasi pada solusi. “Policy brief menjadi jembatan antara hasil riset dengan kebutuhan praktis pengambil kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih realistis, implementatif, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, peserta dari Kanwil Kemenkum NTB memperoleh pemahaman mengenai pentingnya identifikasi masalah, analisis data, penyusunan alternatif kebijakan, hingga rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta organisasi.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB. Menurutnya, kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis komprehensif menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat.(red)