Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” Episode 22 yang diselenggarakan di Kota Semarang dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (23/10). Mengusung tema “Satu Rumah, Ragam Solusi, Jaga Martabat”, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan Kementerian Hukum untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, serta masukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan tersebut dengan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Risman Somantri, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Erbata Sri Muliatini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran. Keikutsertaan jajaran pimpinan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Kementerian Hukum dalam memperkuat pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memimpin langsung jalannya forum. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya perubahan budaya birokrasi agar semakin berorientasi pada pelayanan. “Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus mengubah wajah birokrasi yang dulunya terkesan rumit dan berbelit-belit menjadi birokrasi yang bersih dan melayani. Seluruh jajaran Kementerian Hukum adalah pelayan bagi masyarakat dan siap bekerja demi kemajuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Forum dilanjutkan dengan sesi dialog dan penanganan pengaduan yang mencakup berbagai persoalan layanan hukum, di antaranya sengketa dan kesamaan merek, penggunaan nama perseroan terbatas, serta permohonan penetapan status kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Dalam menanggapi pengaduan tersebut, unit kerja terkait memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan mekanisme penyelesaian sesuai dengan kewenangannya. Menteri Hukum juga menegaskan pentingnya kelengkapan data dukung dalam penanganan pengaduan, termasuk persoalan dugaan pelanggaran kode etik notaris.
Selain itu, pembahasan turut menyoroti transformasi digital layanan kenotariatan melalui penerapan e-Notari. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan kendala sistem dan kesalahan penginputan data, sehingga mendukung tertib administrasi serta kelancaran penyelesaian pekerjaan notaris. Setiap pengaduan yang disampaikan menjadi bahan tindak lanjut bagi unit kerja terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Menutup kegiatan, Menteri Hukum menegaskan komitmen Kementerian Hukum untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesegera mungkin. Pengaduan yang berada di luar kewenangan Kementerian Hukum juga akan dibantu untuk diteruskan dan dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait. Melalui keikutsertaan dalam PASTI ADA SOLUSI Episode 22, Kanwil Kemenkum NTB mendukung penguatan budaya pelayanan publik yang terbuka terhadap masukan, mengedepankan penyelesaian masalah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian Hukum.(red)
