Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti Forum Tata Kelola Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Selasa (21/7). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum, perwakilan Kementerian PANRB, Ombudsman RI, BPKP, serta kantor wilayah di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat implementasi tata kelola kinerja organisasi yang selaras dengan kebijakan nasional.
Forum ini menjadi wadah penguatan kapasitas aparatur sekaligus penyelarasan kebijakan dalam bidang reformasi birokrasi, kelembagaan, tata laksana, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diajak untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan organisasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil guna mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum, Rahmi Widhiyanti, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun organisasi yang kuat dan berkelanjutan. “Mengelola dan membangun sistem organisasi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga komitmen bersama seluruh anggota organisasi,” ujarnya. Rahmi juga mengibaratkan organisasi seperti mesin kendaraan yang tidak hanya harus terlihat baik dari luar melalui layanan publik yang prima, tetapi juga memiliki sistem internal yang kuat agar mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Pada sesi materi, perwakilan Ombudsman RI, Syafrida Rahmawati Rasahan, memaparkan pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat. Ia menjelaskan berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan layanan publik, mulai dari stigma pungutan liar, ketidakjelasan prosedur, hingga pelayanan yang dinilai lamban. Selain itu, Ombudsman menekankan pentingnya integritas penyelenggara layanan dengan menghindari tindakan yang melampaui kewenangan maupun pengabaian kewajiban hukum.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian PANRB, Gita Aurora dan Teguh Wijinarko, menjelaskan arah reformasi birokrasi yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat. Reformasi birokrasi ke depan diarahkan tidak lagi bersifat administratif dan dokumentatif semata, melainkan mampu menghasilkan perubahan yang terukur. Penataan kelembagaan dan tata laksana yang adaptif, penguatan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya kerja yang kolaboratif menjadi faktor penting dalam menjawab tantangan birokrasi modern.
Paparan terakhir dari Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Muhammad Fahrudin, menyoroti pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan penerapan manajemen risiko. Menurutnya, setiap kegiatan memiliki risiko yang harus diidentifikasi dan dikelola secara tepat, termasuk risiko fraud, pungutan liar, korupsi, maupun pengadaan barang dan jasa. Melalui penguatan SPIP, manajemen risiko, dan upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan, diharapkan tata kelola organisasi semakin efektif dan akuntabel.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa forum ini memberikan pemahaman yang komprehensif bagi jajaran Kantor Wilayah dalam memperkuat tata kelola organisasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, materi yang disampaikan para narasumber menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta membangun budaya kerja yang profesional, kolaboratif, dan berintegritas. Ia berharap seluruh hasil forum dapat diimplementasikan secara optimal guna mendukung terwujudnya pelayanan Kementerian Hukum yang semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat.(red)