PRAYA-Pembangunan kantor Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya tidak bisa terwujud tahun ini. Namun, pemerintah desa dan masyarakat keras menginginkan agar pusat pelayanan di desa ini dibangun.
Lantaran anggaran terpangkas dampak covid-19, pemerintah desa pun garuk kepala. Namun solusinya sudah mereka peroleh. Pembangunan kantor desa akan tetap dilakukan dengan sepakat semua perangkat desa iuran untuk pembangunan kantor desa.
Kepala Desa Serage, Herman Yadi mengatakan, pembangunan kantor desa sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Dan rencana akan dilanjutkan lagi tahun 2021. Namun gara-gara covid mengancam keberlangsungan pembangunan kantor desa.
“Tahun ini kita tidak diberikan anggaran sama pemerintah, karena melalui ADD juga tidak bisa karena habis untuk Siltaf,” ungkap Herman Yadi pada Radar Mandalika, Rabu kemarin.
Pembangunan kantor desa ini sudah mencapai 40 persen dengan anggaran yang dihabiskan pada tahun 2019 yaitu, Rp 455 juta, sedangkan total kebutuhan anggarannya sebesar 1,1 miliar.
Saat ini pihak desa hanya mengalokasikan dari penerimaan bagi hasil (PBH) yang jumlahnya tidak besar dengan kebutuhan anggaran pembangunan kantor.
“Bata tahun ini kita anggarkan lewat PBH, tetapi kekurangan untuk pasir, semen, dan ongkos tukang,” bebernya.
Kades menyebutkan, tahun ini pihaknya menargetkan untuk bisa menyelesaikan penembokan kantor desa. Upaya yang ditempuh pihaknya yakni dengan memberlakuka iuran bagi setiap perangkat desa.
“Bagiamana kita berusaha membangun lewat swadaya, siltaf bisa disisihkan misalnya 100 ribu,” katanya polos.
Kades menerangkan, kantor desa sebagai wadah pelayanan bagi masyarakat, dengan kondisi seperti ini, tegasnya pelayanan kepada masyarkat tetap diupayakan secara maksimal. Miskipun masalah penyimpanan administrasi dan sebagainnya belum bisa dilakukan secara teratur.
“Kantor desa ini asset, pelayanan untuk masyarakat, gairah kerja akan berkurang jika tidak baik, kita berusaha untuk melayani masyarakat dengan maskimal miskipun kondisi kita masih minim,” katanya yakin.
Kades juga mengaku pernah mendapat krtikan dari masyarakat karena pembangunan kantor desa tak kunjung selesai. Numun pihaknya hanya mampu menjelaskan keterbatasaan anggaran yang dimiliki desa, sehingga sempat mangkrak, terlebih dengan kondisi covid-19.
Pemdes berharap, kondisi ini dapat menjadi perhatian pemerintah kabupaten, terlebih kondisi desa yang terisolir. Jika tanpa bantuan pemerintah daerah sebutnya tentu desa akan terus merasa kesulitan dalam menyelesaikan pembangunan tersebut.
“Minta bantu di pemerintahan , bagaimana supaya membantu pemerintah desa untuk membangun kantor desa,” harapanya.(ndi)