Kadistanbun NTB jadi Tersangka Pengadaan Benih Jagung 2017

F jagung

IST/RADAR MANDALIKA JAGUNG: Jagung yang siap panen di salah satu lahan pertanian.

MATARAM-Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB, Husnul Fauzi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dia dililit kasus dugaan korupsi proyek pengadaan benih jagung tahun 2017.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Gunawan Wibisono mengatakan, HF berperan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) diduga telah melakukan intervensi terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa.

“Tersangka insinyur HF telah melakukan perbuatan yang memberikan pengaruh pada unit layanan pengadaan dalam rangka penunjukkan langsung yang seharusnya tidak dilakukan,” ungkapnya.

HF melakukan perbuatan ini, pada tahap awal kegiatan pengadaan. Dugaan perbuatannya, berimbas pada tugas dan fungsi pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek berinisial IBW yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

“IBW dalam perannya sebagai PPK, tidak secara cermat menjalankan tugasnya sesuai mekanisme pengadaan. Namun dengan restu tersangka HF, IBW melaksanakan tugas tanpa memperhatikan mekanisme pengadaan tersebut,” bebernya.

Dalam mekanisme, komoditas benih jagung harus memenuhi standar sertifikat yang resmi dikeluarkan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P) NTB.

“Dari penghimpunan data dan fakta dari alat bukti, benih jagung tersebut sebagian besar tidak bersertifikat ditemukan,” katanya.

Selain mengungkap peran tersangka dari kalangan pemerintahan, ikut juga ditetapkan tersangka dari pihak pelaksana proyek pengadaan.”Inisial tersangka LIH selaku direktur PT. WBS dan AP direktur PT. SAM,” ungkapnya.

Untuk dua tersangka dari pihak swasta, diduga tidak mempedomani ketentuan yang ada dalam mekanisme pengadaan. Menyalurkan benih jagung yang bersertifikat.
“Benih jagung yang mereka terima dari pihak produsen di Jawa Timur langsung mereka serahkan ke petani yang nyatanya tidak bisa ditanam dan mengakibatkan masyarakat petani dirugikan,” ceritanya.



Dipasikan, berdasarkan hasil temuan dari proses penghitungan mandiri penyidik. Dari PT. WBS, ditemukan kerugian sekitar Rp 7 miliar. Sedangkan dari PT. SAM, kerugian yang muncul mencapai Rp 8,45 miliar.

Atas perbuatannya para tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

“Ini pasal ancaman untuk tersangka,” pungkasnya.(tim/rif)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Harga Kedelai Meroket

Read Next

Diduga Korupsi, Pendemo Desak Kades Barejulat Mundur

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *