Kader Demokrat-PPP Harus Bergerak

PRAYA – Pasca melakukan konsolidasi tim pemenangan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, Ziadi-Aswatara di Kantor DPC Partai Demokrat Sabtu, (25/7) kemarin.

Bakal calon Bupati Loteng, Ahmad Ziadi (AHZ) meminta semua kader partai Demokrat dan PPP untuk mulai bergerak mensosialisasikan paket Ziadi-Aswatara sampai ke bawah.

Sementara itu, untuk deklarasi koalisi partai sekaligus penyerahan rekomendasi dari PPP direncanakan awal Agustus. Namun untuk tanggal belum dapat ditentukan. “Karena sifat politik ini dinamis, kita tidak bisa tentukan kapan, yang jelas lokasinya antara di Kantor Partai Demokrat atau PPP,” ungkap Ziadi pada Radar Mandalika, Minggu kemarin.

Ziadi juga menegaskan, deklarasi akbar akan dilakukan tentunya setelah perayaan Hari Kemerdekaan. “Jadi setelah Indonesia merdeka, selanjutnya kita yang merdeka,” kata AHZ.

Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini membeberkan. Pihaknya akan mengumpulkan seluruh elemen Partai, baik dari Demokrat maupun PPP untuk menginstruksikan seluruh kader bergerak bersama, dan menjalankan  roda partai guna memenangkan pilkada 2020. Sebab, AHZ sendiri  sudah sejak lama memulai gerakan di bawah.

“Jadi yang merasa punya Kartu Tanda Anggota (KTA) dan jelas-jelas tak loyal, kita akan tegas memberikan sanksi nantinya, bisa saja kita ganti mereka,” ancam AHZ.

Ziadi menambahkan, Lombok Tengah saat ini membutuhkan pemikiran yang keras, tanggung jawab yang kuat, dan kreatifitas kepemimpinan yang tidak biasa. Jadi tidak lagi berpikir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun harus memiliki tata kelola yang baik dalam memimpin wilayah, yang level teritorialnya terus meningkat setiap tahunnya.

“Jadi, judul besar kita yakni Umaraq, Ulama, dan Pengusaha mufakat membangun Lombok Tengah, harus ada sinergisitas permanen antara ketiga peranan tersebut,” tuturnya.

“Jadi bisa saja sosialiasi SKPD itu berada di masjid ta’lim, karena jelas, tugas Alim Ulama ini nantinya harus membina dan mengajar umat untuk mengetahui pentingnya peran pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat,” sambungnya.

Ziadi menekankan, untuk setiap SKPD nantinya wajib bagi kepala dinas dapat menciptakan lapangan pekerjaan. “Anggaran dan wewenang mereka ada, masa sekelas Kadis ngak bisa buat lapangan pekerjaan baru,” sentilnya.

Kemudian pengusaha, jangan hanya memberikan mereka retail namun tak ada grand desainnya. Artinya, dalam lima tahun kedepan pihaknya akan memberikan para pengusaha lahan, guna membangun wilayah terpadu, yang nantinya akan memunculkan sirkulasi ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

“Ini yang akan kami lakukankalau ada izin Allah kami menjadi pemimpin,” ucapnya.(cr-buy)