ilustrasi

MATARAM – Beredar rencana Pemprov NTB akan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 500 ribu untuk setiap ASN lingkup Pemprov NTB untuk mengatasi kasus stunting di NTB tuai pro kontra. Beberapa pejabat Pemprov NTB yang coba ditanya Radar Mandalika silang pandangan.

 

Salah satu pejabat yang dirahasiakan identitasnya menilai kebijakan itu belum dimulai. Jikapun sifatnya harus dipaksakan, menurutnya tentu tidak mungkin akan penerapan di bawah.

“Terus terang tidak semua bisa dipotong. Bagaimana mereka (staf) yang minus. Bagaimana mau dipotong,” ungkap sumber Radar Mandalika ini.

Dikatakannya, pemberlakuan pemotonga TTP itu masih belum berjalan. Saat ini baru sebatas wacana. 

“Belum mulai. Masih baru sebatas wacana saja,” katanya singkat. 

 

Informasi yang diterima Radar Mandalika ini berdasarkan insturksi Gubernur NTB Nomor 050-13/606/KUM/2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di NTB yang diketuai Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah dan Kepala Bappeda NTB sebagai wakil ketua menghendaki semua ASN bisa berpartisipasi aktif dalam rangka mencegah stunting. Bahkan pada instruksi gubernur itu diharapkan PNS menjadi orang tua asuh dan menyediakan dukungan anggaran berupa pemenuhan protein hewani sejumlah Rp 500 ribu melalui pemotongan TPP. Pemotongan itu direncakan akan berlangsung dari Oktober pekan depan sampai Februari 2023 atau 5 bulan. Informasi di lapangan dari 14 ribuan ASN di NTB ditargetkan minimal 5.000 ASN. Jika dijumlahkan maka dalam satu bulan uang TTP yang berhasil terkumpul mencapai Rp 2,5 miliar. 

 

“Saya malah belum tahu,” kata salah satu pejabat Pemprov NTB lainnya yang identitas dirahasiakan. 

 

Kemungkinan, lanjut pejabat eselon III itu masih dalam pembahasan terbatas. Menurut pejabat itu jika disamaratakan semunya sebesar Rp 500 ribu mungkin berat. Terlbih ASN yang golongannya rendah. 

“Kemungkinan akan ada pro kontra lah,” yakinnya.

 

Namun demikian sampai sekarang dirinya mengaku belum ada perintah langsung ke OPD nya. “Mungkin baru ide awal,” katanya.

 

Beda halnya dengan pengharusan ASN membeli beras sebesar 10 kg setiap ASN dengan harga Rp 105.000 yang diambil dari TTP juga. 

“(Kalau benar) pro kontra pastinya,” yakinnya lagi.

 

Menurutnya, TTP ASN paling rendah golongan I sebesar Rp 1,6 juta dan tertinggi Eselon II seperti kepala dinas dan kepala badan sekitar Rp 15 juta. Untuk itu kemungkinan nanti jumlahnya akan disesuaikan dengan golongan ASN masing-masing. 

 

“Saya baru tahu. Tapi mungkin dirembuk dulu di internal (pembuat kebijakan),” ucapnya. 

 

Sementara itu, Inspektur Inspekrorat NTB, Ibnu Salim mengaku pernah mengikuti rapat pembahasan tentang hal tersebut. Namun yang lebih memahami skemanya Bappeda. “Saya kemarin telat ikut rapat,” katanya.

 

Ibnu belum mehami skema lengkapnya seperti apa. Kemungkinan disesuaikan dengan golongannya. “Esslon II berapa, eselon III berapa, fungsional golongan I dan II ada semua ketentunya,” kata Ibnu. 

“Ini kan untuk lima bulan. Dari Oktober besok sampai Februari 2023. Intinya ASN membantu secara proaktif untuk menurunkan stunting,” katanya.

 

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri menyampaikan angka stunting di NTB sesuai data E-PPGBM Desember 2021 sebanyak 82.581 (19,23). Sementara data stunting di September 2022 sebanyak 76.160  (16,99%). 

 

“Data ini dinamis setiap bulan,” kata Hamzi. 

Sesuai data status gizi NTB untuk update data stunting dan entry e PPGBM pengukuran Agustus yaitu, sebesar 16.99%, entri input data mencapai 99.17%  Per 15 september 2022 pukul 0.00 wita dimana Sumbawa stunting 8.11%, persentase input 96.90%. Sumbawa Barat  Stunting : 8.78%, persentase input 100%.  Dompu stunting 13.00%, persentase input  100%. Bima stunting 13.88%, persentase input 98.79%. 

Berikutnya Mataram stunting sebanyak 17.08%, persentase input 95.39%.  Lombok timur stunting 17.63%, persentase input 100%. Lombok Barat stunting 18.69%, persentase input 100%. Lombok Utara stunting 22.99%, persentase input 96.59%. Lombok Tengah stunting 20.81%, persentase input 100% dan Kota Bima stunting 14.18%, persentase input 100% 

“Kabupaten Kota terbaik dengan capaian Stunting dibawah target kurang dari 18% pencapaian 2022 KSB, Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Timur, kota Mataram, kota Bima. Capaian input Kabupaten kota dengan pencapaian sesuai entry data E PPGM tertinggi, dengan target kurang 95% 10 kabupaten kota telah  memenuhi target,” ungkapnya. (jho)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 303

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *