MATARAM – September 2023 mendatang menjadi akhir kepemimpinan Zul-Rohmi. Hanya saja, tahun ini NTB berada dalam kondisi cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak, potret kemiskinan terus bertambah. Belum lagi utang Pemprov NTB lebih dari seratus miliar kepada rekanan terhadap proyek tahun 2022.
Untuk data kemiskinan sendiri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, per Maret 2023 jumlah warga miskin mencapai 751,23 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin bertambah 6,54 ribu orang.
“Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret 2022,” ungkap Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin di Mataram, kemarin.
Wahyudin menjelaskan, berdasarkan daerah tempat tinggal periode September 2022-September 2023 penduduk miskin perkotaan turun menjadi 383,53 ribu orang. Sementara di pedesaan naik menjadi 367,70 ribu orang.
“Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 13,98 persen, turun menjadi 13,76 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 13,66 persen, naik menjadi 13,95 persen pada Maret 2023,” terangnya.
Selama ini, Garis Kemiskinan (GK) terbesar baik di perkotaan maupun di pedesaan disumbang oleh komoditi makanan. Beras menjadi penyumbang terbesar yaitu sebanyak 24,21 persen di perkotaan dan 27,28 di pedesaan. Rokok kretek filter penyumbang kedua yakni 8,40 persen di perkotaan dan 8,57 persen di pedesaan. Penyumbang lainnya, roti, kue basah, mie instan, tongkol/tuna/cakalang. Komoditi penyumbang kedua setelah makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, perawatan kulit/muka dan kesehatan.
GK pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp498.996,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp374.441,- (75,04 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp124.555,- (24,96 persen).
“Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Nusa Tenggara Barat memiliki 4,10 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.045.884,-/ rumah tangga miskin/bulan,” jelasnya.
Selanjutnya BPS juga merilis Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Maret 2023. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,375. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,374 dan meningkat 0,002 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,373. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,402, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,392 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,406. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,334, turun dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,341 dan naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,325.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,34 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
“Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,21 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,91 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” paparnya.
Selain problem kemiskinan, Pemprov NTB juga dilanda utang yang terbilang masih tinggi. Pemprov masih berhutang kepada rekanan atas proyek pemerintah tahun 2022 lalu.
Data yang diperoleh koran ini baru tercatat di dua OPD yaitu Dinas Perkim dan Dinas PUPR NTB. Dinas Perkim masih berhutang terhadap sejumlah rekanan sebesar Rp85 miliar.
“Utang tersebut terdiri dari APBD Murni 2022 tersisa Rp42 miliar. Sementara sisa utang APBD Perubahan 2022 sekitar Rp43 miliar,” ujar Kepala Dinas Perkim NTB, Sadimin, belum lama ini.
Pihaknya mengaku belum bisa memastikan kapan utang-utang tersebut dapat dibayarkan. Bahkan harapannya sebelum pembahasan APBD Perubahan 2023 ini utang-utang tersebut bisa dituntaskan.
“Mudah-mudahan ada uangnya. Kalau kitakan hanya mengajukan saja. Sementara soal ketersediaan uangnya itu ada di BPKAD,” katanya.
Tahun Anggaran 2023 ini menurutnya, pemerintah sudah menganggarkan soal pembayaran utang-utang tersebut.
“Sudah dianggarkan. Makanya hitungan utang sebesar Rp85 miliar itu yang sudah dianggarkan. Yang sudah dianggarkan untuk pembayaran utang di tahun 2023 ini ada sekitar Rp147 miliar. Yang sudah terbayar sudah Rp105 miliar. Dan yang belum terbayar sekitar Rp42 miliar lebih utang APBD Murni 2022 dan Rp43 miliar utang APBD Perubahan 2022,” terangnya.
Untuk program tahun anggaran 2023, menurutnya, belum ada satu pun program yang dilaksanakan.
“Belum ada. Baru perencanaan saja yang sudah dikerjakan tapi belum dibayar. Sementara untuk pengerjaan konstruksinya belum dilaksanakan,” katanya.
Pelaksanaan pekerjaan 2023 menurutnya akan dilaksanakan setelah utang-utang tersebut terbayarkan.
“Sekarang kami masih menunggu kepastian, mana program yang boleh dikerjakan dan mana program yang belum boleh dikerjakan,” ujarnya.
Sementara itu di Dinas PUPR Provinsi NTB utang kepada rekanan tembus Rp 162 miliar. Namun dari angka itu, sekitar 48 persen sudah terbayarkan, sisanya sedang diusahakan tahun 2023 sekitar 32 persen.
“Sisa utang 32 persen dari Rp 162 miliar tahun 2022 sudah kita ajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD NTB. Semoga segera bisa dibayarkan,” ungkap Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Mohammad Rum terpisah, belum lama ini.
Rum menegaskan, pembayaran utang itu terkendala akibat defisit anggaran Pemprov NTB. Dimana, Dinas PUPR bertugas hanya mengerjakan fisik saja, kaitan pembayaran ada di BPKAD.
Akibat defisit anggaran dan utang tersebut, lanjut Mohammad Rum, proyek tahun 2023 di Dinas PUPR belum ada satu pun yang dieksekusi. Kecuali proyek jembatan di Bima dan Midang Lombok Barat, anggaran sekitar Rp 68,4 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 sedang proses tender.
“Proyek tahun 2023 belum ada yang jalan, tapi kita arahkan teman-teman untuk bergerak sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda). Kita akan minta para kontraktor menggunakan modal sendiri untuk mengerjakan proyek, setelah selesai tinggal ajukan pembayaran,” ujarnya.
Rum menambahkan, total anggaran diberikan ke Dinas PUPR di APBD murni 2023, dari DBHCHT dan DAK sebesar Rp 446 miliar, termasuk untuk pembayaran sisa utang tahun 2022.
“Kalau sumber PAD sebesar Rp 215 miliar untuk Dinas PUPR. Tapi, ini juga masih menunggu penyelesaian utang dulu,” tuturnya.
Ia tidak berani janji terkait penyelesaian utang tersebut bisa diselesaikan tahun 2023 ini karena semua itu tergantung BPKAD selaku eksekutor keuangan.
“Meskipun sudah dianggarkan tahun 2023 untuk pembayaran utang. Kami tetap mengajukan SPM, tapi realisasi atau tidaknya tergantung BPKAD,” pungkasnya.(jho)