Jangan Bandel, Labrak Protokol Covid-19 Bisa Dibui

F Keterangan scaled

KETERANGAN PERS: Kapolda NTB, Irjen Pol M Iqbal dan Wagub saat memberikan keterangan kepada media, kemarin.

MATARAM – Kepolisian Daerah (Polda) NTB menegaskan, bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan covid-19, bisa terancam pidana hingga dibui. Ini ditegaskan belajar dari pengalaman saat tahapan proses pendaftaran Balonkada, dimana merata Balonkada diantar oleh pendukungnya mencapai ribuan orang.

Kapolda NTB, Irjen Pol M Iqbal menegaskan, berkerumun merupakan bentuk pelanggaran di masa pandemi dampaknya sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, Aparat Penegak Hukum (APH) dengan tegas akan melakukan intervensi hukum.

“(Berkerumun) itu pelanggaran. Pelanggaran yang berdampak bagi dirinya dan membahayakan orang lain itu yang kami Intervensi akan kami pidanakan,” tegasnya.

“Perangkat hukumnya jelas Perda nomor 07 tahun 2020,” sambung kapolda.

Kapolda juga menegaskan, siapapun yang melanggar terutama terkait tahapan Pilkada. Tidak akan segan segan ditindak. Apalagi masih ada beberapa tahapan penting yang berpotensi mendatangkan banyak orang yaitu, pengundian nomor urut yang akan berlangsung 24 Seperember ini dilanjutkan dengan tahapan kampanye.

“Ini belajar kemarin saat pendaftaran peserta 50 hingga 100 orang di dalam kantor KPU, tetapi yang antar hampir ribuan,” sebut kapolda.

Sementara, dalam ketentuan KUHP pada pasal 218 disebutkan, misalnya masa diperintahkan untuk bubar satu sampai tiga kali, namun mereka tidak mendengar pihaknya berhak melakukan pembubaran secara paksa malah sanksinya juga tegas  mereka pun terancam pidana hingga kurungan.

“Hari ini (kemarin) Perda nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular sudah mulai ditegakkan oleh pemerintah,” tegasnya lagi.

“Kepolisian berhak menindak. Misalnya ada satu dua orang atau tiga orang yang positif tapi sengaja disitu kita akan pidanakan orang itu,” sambung ancam kapolda.

Selama ini upaya pencegahan baik dari unsur TNI Polri terus dilakukan yaitu melalui masing masing instrumen Babinsa dan Babinkamtibmas termasuk semua strategi intelijen diterapkan hari demi hari.

Dalam waktu dekat untuk mengkanalisai kerumunan yang berlebihan itu, pihaknya akan mengundang para Balonkada melakukan deklarasi bersama membangun komitmen supaya kejadian sebelumnya tidak terulang kembali.

“Hari ini kami rapat koordinasi semua stakeholder untuk mematangkan rencana. Kami akan undang Bapaslon untuk memperjuangkan keselamatan rakyat dan semuanya,”kata kapolda.

Sementara, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah menekankan jangan sampai ada klaster Pilkada. Untuk itu Perda, PKPU dan aturan lainnya harus ditegakkan. Para calon harus juga berjanji dan menyatakan sikap setuju untuk bisa mengantisipasi penuluran melalui berkerumun itu, sehingga diharapkan proses Pilkada nanti harus aman tertib.

Wagub berharap tahapan penyelenggaraan Pilkada itu dapat memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi. “Saat ini tahapan Pilkada dapat dilakukan secara virtual atau online melalui Video Conference atau webinar di media online atau aplikasi yang tersedia,” katanya.

Disamping penerapan Perda dan aturan untuk menerapkan Protokol Covid-19, Wagub menekankan untuk memanfaatan kemajuan teknologi digital. Ini harus didorong, karena secara psikologi kerumunan  massa juga sulit dihindari. Penyelenggara Pemilu secara teknis mengikuti aturan dan mekanisme harus tegas mengatur batasan keterlibatan masyarakat yang mengikuti tahapan Pilkada. Termasuk Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) juga harus menekankan masanya untuk mengikuti tahapan melalui media sosial atau secara online.

“Misalnya pada saat tahapan penentuan nomor urut bapaslon cukup hanya dihadiri tim yang terbatas dan massa dapat menyaksikan melalui live streaming.

Begitupun pada tahapan debat calon, bisa menggunakan fasilitas ‘live’ atau siaran langsung melalui media sosial. Sehingga masa pendukung calon kontestan tidak berkerumun dan berkumpul,” terangnya.

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengatakan, dalam aturan KPU (PKPU) tidak ada pemberlakuan sanksi, maka pihaknya mendorong diberlakukan sanksi melalui Perda lainnya.

Hal yang dilarang misalnya pertemuan di malam hari. Disitu ada ruang tim gugu tugas daerah  tidak membolehkan bertemu di waktu malam. “Ada juga Bawaslu melakuakan Pengawas malah dibubarkan kalau tidak ada STTP apalagi tidak ada izin kepolisian,” kata Suhardi.

“Pengaturan Covid-19 lek spesialis nya di Gugus Tugas. Kita dorong itu dilaksanakan,” katanya.

Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid mengatakan isi pertemuan itu bagaimana memadukan antara aturan kesehatan dengan Pilkada. Sehingga seluruh aturan itu yang coba harus dipelajari secara baik dan benar apa yang bisa disisi.

“Pilkada tidak boleh jadi klaster baru penyebaran Covid-19. Maka beberapa tahapan yang melibatkan banyak orang itu harus diatur secara baik tidak terjadi kontak yang berlebihan,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

AMLT Persoalkan Izin Tambak

Read Next

Melanggar Bayar Denda dan Sanksi Sosial

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *