Jaksa Panggil Mantan Kades Beleka

F jaksa

JAYADI/RADAR MANDALIKA GROUP Agung Kunto Wicaksono

PRAYA—Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng melayangkan surat pemanggilan kepada Mantan Kades Beleka, Kecamatan Praya Timur inisial SH. Pemanggilan itu dilayangkan untuk dimintai keterangan atas kasus laporan dugaan pungutan liar (Pungli) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  di desa tersebut.

Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono menyatakan, setelah melakukan pemeriksaan pada bendahara PTSL sebelumnya, pihaknya juga telah melayangkan surat pemanggilan pada mantan kades.  Hal itu dilakukan, untuk mendukung penyelidikan dan untuk mengetahui kebenaran dari laporan warga tentang adanya pungli dalam pembuatan sertifikat gratis pada masa dia menjabat tersebut. 

“Kalau tidak ada kendala, minggu depan ini kami sudah melakukan pemeriksaan pada mantan kades ini,” tegasnya, kemarin.

Ia menegaskan, pemanggilan mantan kades merupakan yang pertama kali dalam ranah penyidikan kasus ini.  Sehingga, kapasitas pemanggilannya masih dalam sebatas saksi. 

“Makanya, kami sangat berharap agar dia (mantan kades, Red) secara koperatif untuk datang sesuai dengan jadwal pemanggilan itu,” tegasnya.

Ia mengaku, sejauh ini saksi yang sudah dimintai keterangan terkait PTSL ini sudah hampir puluhan orang dari penerima maupun perangkat. Dari hasil pemeriksaan saksi –saksi ini, pihaknya belum bisa membeberkan kerugian atas dugaan pungli tersebut.  Tapi dari laporan yang pihaknya terima, jumlah pungutan pada penerima manfaat bervariasi ada yang Rp 450 ribu hingga lebih dari jumlah itu. 

“Belum kami bisa perkirakan berapa kerugian karena memang kami masih melakukan pemeriksaan pada saksi –saksi,” jelasnya.

Selain itu, sebelumnya juga pihaknya telah mintai keterangan pihak BPN. Hanya saja dari keterangan pihak BPN  itu, mekanisme dalam penyaluran program PTSL itu sudah sesuai dengan prosedur. Sedangkan, terkait adanya pungli  pada penerima PTSL,  pihak PN tidak mengetahuinya.  Sebab, yang menangani PTSL tersebut di bawah adalah Pemdes setempat.

“Untuk kasus ini, kami tidak akan menggunakan BPK maupun BPKP maupun Inspektorat.  Karena memang ini kasusnya pungli,” ucapnya.

Ia menegaskan, untuk penanganan perkara kasus pungli PTSL tersebut membutuhkan waktu yang memang terbilang lama.  Pasalnya, pihaknya tidak memeriksa satu orang maupun tiga orang.  Baik dari penerima, pihak BPN hingga pihak perangkat desa yang mengetahui program itu. Meski demikian, pihaknya optimis bahwa kasus ini akan segera naik tahap dari penyelidikan menuju penyidikan.  Jika sudah naik tahap tentu tinggal penetapan tersangka saja. 

“Kami sudah mengantongi beberapa bukti dalam kasus ini.  Makanya, dalam waktu dekat kasus ini segera akan naik tahap selanjutnya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari laporan masyarakat pada program ini, diduga ada pungutan pada pemohon tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Dimana SKB tiga menteri sudah diberlakukan secara nasional, program tersebut dibebankan biaya sebanyak Rp 350 ribu. Hanya saja, di Desa Beleka menurut laporan masyarakat dipungut lebih dari itu yakni sebanyak Rp 450 ribu. Bahkan lebih.

“Kami upayakan kasus ini bisa tuntas tahun ini,” pungkasnya. (jay) 

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

OJK: HIPO Belum Ada Izin

Read Next

Komisi III Beberkan Hasil Rapat Kerja

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *