LOBAR—Setelah bertahun-tahun diabaikan dan perbaikan hanya mengandalkan swadaya, jeritan warga Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat (Lobar) akhirnya didengar. Rapat dengar pendapat (hearing) antara perwakilan warga yang dipimpin Kepala Desa Langko, Mawardi, bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang difasilitasi oleh Komisi III DPRD Lobar, Jumat (5/12), menghasilkan angin segar. Aspirasi perbaikan dua ruas jalan utama di Langko dengan estimasi total biaya mencapai Rp10,2 miliar kini diprioritaskan.
Perjuangan di tengah kondisi fiskal Lobar yang kritis akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pusat, mencapai lebih dari Rp 300 miliar.
Kondisi infrastruktur di Langko, yang telah menjadi agenda Musrenbang sejak 2022 namun selalu gagal terealisasi. Kini kondisinya telah mencapai titik darurat. Jalan itu bukan hanya dilalui warga setempat, namun juga jalur vital bagi empat desa tetangga, Duman, Giri Madya, dan Karang Bayan.
Kepala Desa Langko, Mawardi, mengungkapkan betapa mendesaknya situasi ini. “Jalan ini semakin parah dan rusak berat,” ungkap Mawardi.
Ia memaparkan kegigihan warganya, swadaya melakukan perbaikan dengan tambal sulam menggunakan semen.
Selain kerusakan jalan yang menahun dan drainase yang rusak sejak era Orde Baru, Mawardi juga menyoroti minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU). Area yang gelap ini menjadi ancaman serius, terutama bagi para santri mengingat adanya empat pondok pesantren di wilayah tersebut yang meningkatkan mobilitas dan risiko keamanan.
Hearing yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Lobar, Hj. Robihatul Khairiyah, bersama Ketua Komisi III Fauzi dan anggota Komisi, langsung menyoroti kebutuhan perbaikan di lapangan.
Anggota Komisi III dari Partai Ummat, Zainuddin, menekankan realitas fiskal yang cekak.
“Saya kira agak sulit dengan kondisi ini. Paling tidak, diupayakan supaya bisa, apa namanya, patching, patching namanya, yang benar-benar parah aja dulu,” ujar Zainuddin.
Ia menyarankan strategi darurat fokus penambalan kerusakan terparah guna meminimalisir risiko kecelakaan.
Ketua Komisi III DPRD, Fauzi, membeberkan fakta mengejutkan mengenai akar masalah krisis infrastruktur ini. Ia mengungkapkan bahwa anggaran rutin pemeliharaan di awal sempat menyentuh nol rupiah.
“Anggaran rutin pemeliharaan itu kemarin-kemarin kami temukan nol,” ungkap politisi PKB tersebut.
Fauzi menjelaskan, Komisi III telah berjuang menghadirkan kembali anggaran pemeliharaan tersebut hingga mencapai minimal Rp4 miliar. Namun, dinilai masih sangat terbatas karena pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang masif.
“Perlu kami juga sampaikan ke masyarakat bahwa hari ini Lombok Barat kena pemotongan fiskal itu sampai 300 Miliar lebih,” tegasnya.
Kondisi itu diakuinya melumpuhkan Belanja Modal Lobar, yang kini hanya menyentuh angka Rp159 miliar dari yang biasanya mencapai Rp386 miliar per tahun.
Meskipun demikian, Fauzi menjanjikan alokasi anggaran perbaikan jalan yang sudah diperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar) segera diutamakan untuk Langko. “Sisanya insyaallah kita sama-sama berjuang, kita berdoa, anggaran ini kembali dan kita perjuangkan nanti di anggaran perubahan (APBD-P),” tutupnya, menjanjikan perjuangan lebih lanjut.
Urgensi perbaikan jalan Langko semakin tidak terbantahkan setelah Sekretaris Komisi III, Hj. Robihatul Khairiyah, turun langsung meninjau lokasi. “Saya sudah turun ke jalan itu, memang rusak dan ada bongkahan batu yang ada di jalanan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PU Lobar, Ahad Legiarto, memberikan respons yang sangat rinci mengenai kebutuhan dana. Dinas PU telah menghitung estimasi perbaikan dua ruas jalan utama di Langko, yang totalnya mencapai Rp10,2 miliar.
Dimana untuk Ruas jalan Duman–Giri Madia sepanjang 6,75 km membutuhkan Rp7,5 Miliar. Karena ruas jalan ini didominasi kerusakan sedang. Kemudian Ruas Brembung–Langko sepanjang 1,5 km membutuhkan Rp2,7 Miliar.
“Kami sudah hitung, kami sudah survei, kami sudah lakukan, sebetulnya tinggal nunggu duit,” ujar Kadis PU dengan nada santai namun serius.
Selain masalah perbaikan aspal, Kadis PU juga mengonfirmasi adanya tantangan terkait jembatan dan pelebaran jalan. Menurutnya, jembatan yang ada semakin menua dan lalu lintas yang padat memerlukan pelebaran jalan.
“Memang jembatan itu makin hari makin haus, terus kemudian dengan padatnya, bertambahnya pemakai jalan lalu lintas, itu perlu dilebarkan,” kata Kadis PU.
Pelebaran ini memerlukan sumbangan lahan tambahan dari warga sekitar, yang diharapkan dapat dipersiapkan. Mengingat proses pencairan anggaran memerlukan waktu, Kadis PU menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kerusakan lebih lanjut. Hal ini terutama berlaku untuk penanganan genangan air.
“Sambil menunggu anggaran, ini juga mohon peran serta masyarakat supaya tidak menambah kerusakan. Ya mungkin kalau ada genangan air di pinggir jalan, bisa kita gotong royong untuk mengalirkan air. Aspal itu musuhnya air. Sehingga kalau ada genangan sedikit saja terus kena lindasan ban mobil, pasti hancur semua,” tegasnya.(win)