PRAYA – Harga beras di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus mengalami kenaikan, menjauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng menyebut jika harga beras bisa menembus angka Rp 15.000 per kilogram.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Legewarman mengatakan, untuk mengatasi kenaikan harga beras, Bupati Lombok Tengah harus segera bersurat ke Badan Urusan Logistik (Bulog) supaya mendistribusikan beras ke masyarakat.
Ditekankan, menjelang akhir kepemimpinan Bupati H Lalu Pathul Bahri dan Wakil Bupati HM Nursiah (Parhul-Nursiah) harusnya bekerja lebih lebih ekstra. Termasuk salah satunya dalam mengatasi kenaikan harga beras yang terjadi beberapa hari terakhir. Jangan sampai Lombok Tengah yang notabene lumbung padi tapi malah harga beras naik.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras, antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terkesan saling lempar tanggungjawab. Karena itu, Legewarman mengatakan Bupati harus mengambil alih persoalan lonjakan harga beras yang membuat masyarakat kian khawatir. Salah satu caranya, paling tidak menggelar operasi pasar murah atau bazar komoditi untuk menormalisasi harga beras.
“Sempat saya sampaikan dulu saat Musrenbang di Kecamatan Praya Timur. Dimana banyaknya gabah kita dikirim keluar Lombok dengan fuso besar dan menjadi kekhawatiran. Kalau beras dibawa keluar petani rugi. Kalau petani menjual beras maka akan untung,” ujarnya Lege.
Politisi PBB ini mengatakan, disatu sisi Lombok Tengah mendapat penghargaan sebagai kabupaten penyangga pangan nasional. Namun disisi lain, menurutnya stok beras menipis atau langka. Dan, harga gabah menyentuh angka Rp 700-750 ribu per kuintal. Kemudian harga beras terus naik berkisar Rp 12-15 ribu per kilogram. Oleh karena itu, Pemkab Loteng harus segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menggelar pasar murah.
“Sekarang tergantung Pemda, kalau mampu mempertahankan kabupaten penyangga pangan. Pemda jarang memberikan perhatian lebih kepada petani, dan kalau diperhatikan tidak akan terjadi demikian. Sederhana saja pupuk selalu mahal. Soal HET beras Rp 10.900 tapi fakta Rp 15.000. Harusnya Pemda hadir supaya tidak terlalu jauh dari harga HET,” ungkapnya.
Harga-harga beras sekarang ini jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 10.900 per kilogram untuk HET beras medium dan Rp 12.900 untuk beras premium.
Lege menyebut OPD terkait sangat lelet. Tidak cepat respons terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, dia meminta Bupati untuk mengambil langkah tegas. Di akhir periode Bupati Pathul Bahri, sebagai penentu kinerja ke depan. Apalagi Pathul disebut-sebut bakal maju di Pilkada NTB 2024.
“Apalagi mau jadi gubernur, jangan sampai Loteng beras mahal begini. Petani bersyukur gabah mahal, tapi mana ada gabah petani sekarang. Tidak ada stok,” tandasnya.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Loteng, Didi Arista berharap harga beras bisa kembali normal supaya tidak memberatkan ekonomi masyarakat. “Kita negara agraria. Kita (Loteng) kan penyangga pangan nasional. Semoga semua normal kembali,” katanya.
Pria yang juga politisi PBB ini menekankan agar Pemda segera melakukan normalisasi harga beras. Apalagi kenaikan harga komoditi tersebut terjadi di saat menjelang Pemilu 2024. “Kita berharap pemerintah turun tangan,” cetusnya. (tim)