MATARAM – Komisi II DPRD NTB tampak geram dengan adanya puluhan warga dari 79 kepala keluarga (KK) yang masih dibiarkan terisolir oleh Indonesia Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) sampai detik ini.
Namun disayangkan oleh Komisi II saat berkunjung ke ITDC, persoalan ini tidak pernah dilaporkan kepada mereka. ITDC mengklaim lahan sirkuit sudah tidak ada masalah lagi.
“Pihak ITDC mengatakan lahan sudah clear and clean waktu itu. Kenyataannya hari ini masih ada masyarakat yang berada di sana. Ini akan kami pertanyakan,” tegas Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani, kemarin.
Menurut dia, hak rakyat tidak boleh dirampas begitu saja. Kemegahan Sirkuit MotoGP Mandalika harus diimbangi dengan kesejahteraan penduduk setempat. Jangan sampai masih ada yang dibiarkan menjadi korban. Politisi PKB itu tidak akan tinggal diam. Pihakanya sesegera mungkin akan mengklarifikasi ITDC atas persoalan itu.
“Insya Allah komisi II akan ke lapangan mengklarifikasi,” janji Hadrian.
Katanya, lahan yang masih belum tuntas bisa memicu timbulnya konflik. Apalagi masih 79 kepala keluarga (KK) masih ‘terkurung’ di tengah sirkuit tepatnya di Dusun Ebunut Desa Kuta, Kecamatan Pujut. Mereka tetap bertahan di tempat ini karena ada dasar. Warga memiliki bukti alas hak berupa Sporadik dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi bangunan (SPPT PBB). Adapun total luas lahan tempat warga bertahan seluas 1,8 hektare dengan sembilan orang atas nama pemilik. Nenek moyang mereka telah tinggal sejak 1930-an.
Menurut Hadrian, jika masalah ini tidak segera diselesaikan dia khawatir akan memunculkan dampak sosial yang bisa mengganggu event pariwisata dan bisa berdampak pada pengembangan pariwisata. Malah dalam waktu dekat akan berlangsung gelaran Superbike.
“Jangan sampai ada hal-hal yang nantinya bisa memicu konflik,” katanya.
Komisi II menduga masih banyak masalah yang ditutupi ITDC. Malah Komisaris-nya yang mewakili maupun sebagai jembatan antar dua belah pihak dilihatnya masih saja cuek.
“Itu yang akan kami pertegas ke ITDC,” tegasnya.
Sebagai putra Loteng yang saat ini sedang menjadi wakil rakyat di Udayana, Hadrian tidak ingin kemegahan sirkuit namun menyisakan “korban” masyarakat di bawah. Gejolak itu akan sangat berdampak pada kunjungan wisatawan.
“Sepakat jangan ada masyarakat yang dikorbankan,” pungkasnya.
Sementara itu Komisaris PT ITDC, Irzani yang dimintai tanggapan Radar Mandalika memilih bungkam.(jho)