KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID DIKLARIFIKASI: Komisi IV DPRD Lombok Tengah saat mengklarifikasi Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Kemenag soal banyak bangunan sekolah rusak, Kamis kemarin.

PRAYA – Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, H.Lalu Idham Khalid akhirnya bicara soal banyaknya bangunan sekolah yang rusak. Di hadapan anggota DPRD Lombok Tengah, Idham  menegaskan bahwa sekolah yang rusak hasil tinjauan Komisi IV, dari 20 sekolah ditemukan yang parah SD, sehingga langkah diambil akan membentuk tim kajian. Termasuk  untuk sekolah kurang siswa akan dimarger namun bagaimana dengan aset ditinggalkan.

Idham mengungkapkan, dalam DAK tahun 2022 terbatas dan mudahan bisa termonitor sekolah mengingat sangat terbatas. Selanjutnya tahun 2023 dengan slot terbatas, satu sekolah akan menerima anggaran Rp 2 miliar.

 

Dijelaskannya, dari dana afirmasi juga dapat diinisiasi penganggarannya dari DPR RI dapil NTB terkait bidang kesehatan dan pendidikan.

“Supaya dana pokir dapat digeser dalam perbaikan sekolah, bahkan membangun sekolah. Pengalaman dalam pembangun sekolah SMP 6, menjadi sekolah anak yatim dapat dilakukan dengan Pokir dengan konsep pengelolaan sekolah dengan ilmu pengetahuan umum dan islam,” terangnya.

 

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Lalu Sunting Mentas mengungkapkan, dalam konteks yang telah diatur dalam porsi pendidikan skala nasional berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang 20 persen APBN maupun APBD ternyata tidak demikian terjadi.

Pasalnya, sistem yang sudah berubah setiap penganggaran menjadikan kabupaten Lombok Tengah mengikuti sistem rencana kerja. Kemudian, dengan sistem penganggaran itu semua harus masuk dalam sistem penganggaran menggunakan SKPD yang memang itu harus terhubung langsung dengan kementerian terkait.

 

“Memang banyak tadi yang meminta dari dewan bisa digeser Pokir, namun dengan sistem baru ini tidak bisa,” terangnya.

Kemudian soal aset dan lainnya sudah tidak ada persoalan, namun pihaknya meminta dinas bersama dewan pendidikan untuk membentuk tim pengkaji  terhadap kondisi ini. Mengingat perlunya melanjutkan kegiatan yang akan digabungkan dalam observasi langsung.

 

“Jangan sampai hal ini sebatas keinginan atau wacana saja,” tegasnya.

 

“Tahun 2024 insya allah dapat diprioritaskan melalui Pokir,” katanya.

 

Anggota Komisi IV, Nurul Adha menyebutkan mengenai skema mengejar sekolah yang dimana dimaksud, dengan mengalihkan sekolah kaitannya dengan penghapusan sekolah, dia merasa prihati. Karena ada sekolah yang memang kelasnya banyak namun minim siswa.

 

“Misalkan salah satu sekolah ditemukan dalam ruang kelas 1 hanya memiliki siswa 8 orang dan kelas 2 hanya 6 orang dan seterusnya. Jadi murid ini kan sangat tidak sesuai dengan apa yang kita hajatkan bersama,” sebutnya tegas.

Untuk itu, harusnya beriringan keberadaan ruang kelas banyak dan siswanya juga banyak. Untuk ini harus dicarikan solusi bersama.

Politisi PKB ini tetap berpikir bagaimana inovasi kreasi dari Dinas Pendidikan terutama dari  guru karena kalau melihat, banyak perbedaan sekolah swasta dengan sekolah negeri. “Sekarang lebih para wali murid memilih anak mereka menjadi santri,” katanya.

Ditambahkan Anggota Komisi IV, Yasir Amrillah bicara satu sekolah per program, sementara itu jumlah sekolah ini yang berjumlah sekitar 600 lebih yang tentu tidak mungkin selesai. Kondisi sekolah yang rusak itu ada yang sedang dan berat direkomendasikan dari Komisi IV untuk sekolah-sekolah yang memang sudah rusak parah dan susah diperbaiki lebih baik digabung.

Tidak hanya itu, Yasir kemudian menyoal ada sekolah dengan 23 orang siswa dan guru 13 orang. Sementara, APBN ini kan tidak lagi baik-baik saja, apalagi APBD sudah berat kalau porsi anggaran tentang pendidikan ini sendiri di daerah maupun skala nasional sejumlah 20 persen.

“Dinas Pendidikan malah kurang inovatif dan harus banyak belajar ke Kementerian Agama,” sentilnya.(tim)

 

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 324

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *