PRAYA – Fraksi partai bulan bintang (PBB) DPRD Lombok Tengah menolak keras rencana pemerintah membelikan sepeda motor untuk kepala dusun (Kadus).
“kami baru tau informasi di media. Kalau ini benar kami menolak,” tegas salah satu anggota Fraksi PBB, Legewarman kepada Radarmandalika.id.
Lege mengaku, sejauh ini memang pengadaan sepeda motor pada anggaran tahun 2022 belum dibahas bersama DPRD. Ia juga menyayangkan terlalu cepat pemerintah membeberkan ke public terkait hal ini.”Kami sayangkan sekali,” katanya.
Informasi yang dia terima. Ada Rp 18 miliar anggaran akan disiapkan untuk pengedaan sepeda motor kadus. Harusnya dalam momen seperti ini, pemda lebih memperhatikan kesejehteraan guru tidak tetap (GTT) berupa insentif.
“Ini sudah lama kita lupakan. Sekarang insentif GTT masih Rp 100 ribu per bulan. sebaiknya dua-duanya kita anggarkan,” tegas dia.
Lege mengetahui, ada 1.792 jumlah kadus di Lombok Tengah. Informasi yang dia terima, pengedaan sepeda motor tahun 2022 untuk separo kadus. Hal ini disebabkan karena anggaran.”Soal sepeda motor ini, minggu depan sudah mulai kita bahas. Masih banyak lagi yang lebih urgen sebenarnya,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Kepala DPMD Lombok Tengah Jalaludin yang dikonfirmasi belum ada respons sampai berita ini diturunkan.(red)