LOBAR—Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 77 Desa penyelenggara Pilkades belum bisa mencairkan dana Pilkades. Lantaran hingga kini proses evaluasi APBD Perubahan Lombok Barat (Lobar) 2026 di tingkat pemerintah provinsi belum selesai. Dampaknya membuat panitia terpaksa harus berutang lebih dulu untuk tahapan pelaksanaan di tingkat desa.
Panitia Pilkades Banyumulek, Guntur Lubis, mengungkapkan di tengah berjalannya tahapan Pilkades ini anggaran Pilkades belum bisa dicairkan, baik bersumber dari APBD Pemkab maupun APBDes.
“Kami mengusahakan agar tahapan Pilkades tetap berjalan lancar, kami dari Panitia desa meminjam uang untuk kelancaran pelaksanaan, kita minjam caranya, karena dana belum keluar dari desa dan APBD,” beber Guntur, Kamis (15/10).
Menurutnya untuk pelaksanaan Pilkades di desanya pihaknya mengusulkan anggaran mencapai Rp60 juta pada APBDes menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa sebanyak 13 TPS. Kemudian dana dari APBD ditentukan oleh Pemkab sesuai dengan jumlah TPS sekitar Rp58 juta.
Dirinya tak menampik kondisi belum cairnya anggaran Pilkades itu membuat pihaknya harus memutar otak. Terlebih tahapan proses tengah berlangsung.
“Tapi sampai sekarang belum cair sehingga kita minjem,” imbuhnya.
Jumlah DPT di desa berdasarkan data dari Kabupaten sebanyak 6.894, setelah dikroscek oleh Panitia desa ditetapkan melalui pleno menjadi 6.244 DPT. Karena warga yang berada di luar daerah maupun luar negeri tidak dimasukkan dalam DPT. Jumlah calon di desa itu sebanyak tiga orang, masing-masing calon imkanben Jamiludin, Samsul Hadi staf desa, dan Burhanudin mantan Kepala Aset Lobar.
Sementara itu, Kades Banyumulek Jamiludin melalui Sekdes menyampaikan bahwa anggaran Pilkades dari desa belum bisa direalisasikan, karena menurut informasi bahwa SK BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari Pemkab belum ditetapkan.
“Informasinya SK BKK dari Pemkab belom disahkan,” ujarnya.
Lebih lanjut disebutkan, jumlah anggaran penyelenggaraan Pilkades yang diajukan Rp116 juta. Tetapi dari usulan itu, menurut informasi sementara yang disetujui Rp58 juta lebih.
“Kami menunggu pencairan,” ujarnya.
Senada juga disampaikan Sekretaris Desa (Sekdes) Golong, Ahmad Syukri. Menurutnya dari informasi yang diperolehnya, rencana penambahan ADD diduga menjadi salah satu penyebab sehingga BKK untuk penyelenggaraan ditunda sementara di 77 desa yang menyelenggarakan Pilkades. Bahkan kondisi itu menimbulkan keluhan dan pertanyaan dari panitia desa. Menyiasati kondisi itu, panitia Pilkades desa terpaksa mencari pinjaman uang.
“Talangi dengan meminjam,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Tata Pemerintahan Desa Hj. Napaah mengakui anggaran Pilkades belum cair. Menurutnya kondisi itu dikarenakan masih menunggu evaluasi APBD perubahan dari pemerintah provinsi.“Menunggu evaluasi provinsi,” imbuhnya.
Meski tidak membantah kondisi itu dikeluhkan bahkan panitia desa berharap agar direalisasikan untuk pelaksanaan tahapan. Namun ia mengklaim kondisi ini tidak sampai mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkades.
“Kita juga sedang menunggu, kita juga membutuhkan untuk kegiatan Bimtek KPPS di 706 TPS 77 desa yang melaksanakan Pilkades serentak,” pungkasnya. (Win)