MATARAM – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi VI DPR-RI, Abdul Hakim Bafagih semprot habis kinerja PT.ITDC. Lebih khusus lagi, progress pembangunan Sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dia menilai masih minim progress pembangunan.
“Kami melihat minim progres dalam pembangunan sirkuit dan aspek-aspek penunjangnya,” sentil Abdul Hakim Bafagih di Mataram, kemarin.
Menurut Hakim, seharusnya progress pembangunan segala aspek penunjang tersebut berjalan seperti yang diharap. Hanya saja pengamatannya masih belum memuaskan. Hakim menyebutkan, misalnya kesiapan hotel (Hospitality) bagi para tamu undangan yang akan menonton ajang pergelaran ini. Beberapa hotel yang saat ini belum juga terlihat ada progres baik. Malah di beberapa hotel berbintang di seputaran KEK tersebut masih terlihat mangkrak belum ada bayang-bayang akan dilanjutkan. Terlebih even internasional itu akan dihadiri oleh 300 ribuan wisatawan seperti yang disampaikan Dirut ITDC, AbdulBar M. Mansur.
Selain menyoroti permasalahan kamar, Hakim juga melihat ada minim progress pada pembangunan Pullman Hotel milik ITDC. Dia menilai, pembangunan Pullman Hotel ini sangat lambat. Padahal, peletakan batu pertama dimulai 2016 dengan anggaran 658 miliar.
“Faktanya saat ini pembangunannya belum juga selesai,” sentilnya.
Selain Pullman, Hakim pun menyoroti pembangunan hotel lainya yang sudah dikerjasamakan oleh ITDC dengan penandatangan LUDA pada 2016, 2017 dan 2018, seperti Royal Tulip, Paramount, Golden Tulip, Marriot, Aloft Hotel, Mandalika Beach Club, Marta Hotel, Grand Aston, cocomart, laza Hotel. Itu pun tidak ada yang selesai.
“Hanya pembangunan SPBU dan Sea Water Reverse Osmosi SWRO (untuk Air) aja,” katanya.
Untuk itu, Hakim mempertanyakan bagaimana peran ITDC selama ini dalam menuntaskan masalah itu dan permasalahan penunjang KEK Mandalika. Hal berikutnya yang juga disorot terkait persoalan serapan tenaga kerja yang sangat minim dari target 587 ribu orang dan pendapatan 40 triliun sampai dengan 2025.
“Bagaimana langkah ITDC untuk menyelesaikan persoalan ini,” tanya dia.
Melihat perkembangan yang terjadi, Hakim juga menyoroti kinerja pemerintah provinsi yang terkesan adem ayem menyikapi segala permasalah aspek pendukung KEK Mandalika ini. Yang mana seharusnya, sebelum ajang ini digelar harusnya masif dikenalkan ke dunia namun sayangnya tidak ada informasi seputar MotoGP Mandalika.
“Atau bagaimana Pemprov membuat sarana pendukung seperti mengumpulkan element masyarakat agar terlibat di MotoGP ini, sehingga semua merasa memiliki,” katanya tegas.
Sisi UMKM, dia juga menyoroti tentang BUMN Sarinah yang bergerak di bidang Ritel dan perdagangan. Ia menanyakan bagaimana peran Sarinah dalam mengakomodir UMKM seperti. Ia menegaskan pendampingan produk UMKM agar bisa menjadi merchendise resmi MotoGP, atau mengisi outlet di salah satu zona komersial di sirkuit MotoGP. Seperti yang dijelaskan Gubernur NTB bahwa ada 5000 UMKM yang membutuhkan pendampingan.
“Dan ini sudah semestinya harus menjadi perhatian dari BUMN Sarinah,” katanya.
Permasalahan lainnya yaitu, soal Tenaga kerja atau SDM. Hingga saat ini kementerian hanya memiliki calon tenaga kerja baru di bidang pariwisata yang berasal dari sekolah Politeknik Pariwisata (Poltekpar).
“Seharusnya, saat ini pemerintah mulai berpikir,” kata dia.
Ia mempertanyakan kesiapan masakapai Garuda Indonesia dalam mendukung MotoGP seperti, bagaimana Garuda akan mengangkut ratusan ribu penumpang. Apakah akan mempersiapkan maskapai tambahan.
“Jika iya, apakah terminal cukup ?” tanya dia lagi.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah yang dikonfirmasi mengaku optimis Sirkuit MotoGP akan bisa rampung sesuai dengan target yang ada. Bahkan Valentino Rossi, kata gubernur tidak akan pensiun sebelum menjejal Sirkuit MotoGP Mandalika tersebut.
“Saya optimis Oktober 2021 nanti sudah siap untuk digelar,” kata gubernur melalui keterangan resminya. (jho)