MATARAM – Sejumlah elemen mahasiswa di NTB angkat bicara terkait dengan insiden pemukulan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Universitas Mataram (Unram), Selasa (20/6/2023). Mahasiswa di NTB sangat menyesalkan aksi kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi lewat mimbar demonstrasi.
“Kami sangat menyesalkan melihat kawan kami di Unram mendapatkan kekerasan saat menyampaikan aspirasi. Kampus adalah lembaga tempat orang intelektual, sehingga bukan adu otot yang dipertontonkan dalam menyelesaikan suatu persoalan,” ujar Ketua BEM Fisipol Universitas 45 Mataram, Muhammad Tohir Jaelani di Mataram, kemarin.
Ditegaskan Tohir bahwa Indonesia adalah negara demokratis dimana setiap warga negara bebas menyampaikan aspirasinya, termasuk lewat mimbar aksi demonstrasi. Karena itu dengan alasan apapun, aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum satpam di Unram tersebut tidak bisa dibenarkan.
“Karena itu kami dari aliansi mahasiswa Universitas 45 Mataram, merasa terpanggil untuk angkat bicara agar tidak ada lagi aksi kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya,” tegas Tohir.
Lebih-lebih aspirasi yang disampaikan mahasiswa Unram tersebut terkait dengan mahalnya biaya perkuliahan. Hal itu dinilai cukup memberatkan masyarakat di tengah belum pulihnya perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid.
“Yang diperjuangkan oleh mahasiswa adalah suara masyarakat tertindas, yang anak-anak tidak bisa menikmati bangku kuliah karena mahalnya biaya pendidikan. Mestinya aspirasi itu ditangkap pihak kampus untuk jadi bahan evaluasi, bukan justru di respons dengan aksi kekerasan,” katanya.
Untuk itu, atas nama mahasiswa seluruh NTB, Tohir mendukung langkah aparat kepolisian untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam aksi kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Unram tersebut. Selain itu dia juga mendorong pihak lain untuk ikut angkat bicara.
“Pemerintah daerah perlu ikut memberi perhatian terhadap kasus ini, karena apa yang disampaikan mahasiswa Unram tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat NTB sendiri. Karena itu kami mendorong agar DPRD NTB dan Gubernur memanggil Rektor Unram,” serunya.
Sementara itu Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang juga Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Mataram (Unram) merespons soal tindakan represif Satpam terhadap demo Mahasiswa. Menurutnya lingkungan kampus harusnya ramah dengan demonstrasi dan cara-cara penyaluran demokrasi ala mahasiswa.
“Kami sangat prihatin kalau caranya seperti itu dalam penanganan orang-orang demo di kampus Unram, harusnya preventif, jangan represif,” ujar Baiq Isvie yang mengaku tak menyangka aksi di depan Rektorat Unram itu akan berujung bentrok.
Seharusnya, lanjut Isvie, Rektor sebagai pimpinan tertinggi di Unram, mampu menerima kritikan yang disampaikan oleh mahasiswa dengan cara yang baik, bukan sebaliknya direspons dengan cara represif yang memicu demo mahasiswa semakin besar.
“Itu juga mahasiswa yang harus didengar, dan Rektor siap menerima kritikan dan demo dan harus dengan baik, tidak harus diusir,” katanya, belum lama ini.
Ia pun berharap ke depan, Rektor Unram agar membuat peraturan yang dirasa mampu melindungi mahasiswa dalam penyampaian aspirasinya.
“Saya kira, kembali pihak rektorat harus lebih baiklah, harus membuat aturan-aturan bagaimana caranya mahasiswa mau menyampaikan aspirasi atau demonstrasi yang bisa menjadi satu acuan buat mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.(jho)