LOTIM – Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, ditangani langsung PT Gerbang NTB Emas (GNE). Dalam pengadaan item JPS Gemilang senilai Rp 250 ribu per paket, menjadi pertanyaan publik terutama masalah pengadaan telur. Atas dasar itu, Pemuda Sasak Lombok akan menggeruduk PT GNE, mempertanyakan masalah pengadaan telur paket JPS gemilang.
Kepada Radar Mandalika, Ketua Pemuda Sasak Lotim, Lalu Iswan Muliadi, via ponsel kemarin mengatakan, bantuan sembako pada masyarakat diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dinilainya sudah tepat ketimbang dalam bentuk uang tunai. Di balik pengadaan paket JPS Gemilang itu, Gubernur berharap item JPS diperoleh dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga mampu bersaing dengan pengusaha besar. Termasuk memberdayakan peternak lokal yang ada di NTB.
Tapi kenyataan di lapangan lanjut Iswan, telur yang didistribusikan ke semua desa di NTB, banyak yang busuk. Belum lagi kualitas item JPS lainnya, dianggap tidak sesuai ketentuan. Sehingga, pihaknya menduga ada dugaan permainan dalam pengadaan telur tersebut. Ia pun mempertanyakan apakah pengadaan kelengkapan JPS Gemilang itu, telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tidak. Karena bagaimana pun, pengadaan JPS Gemilang itu menggunakan uang negara.
“Hari ini kami bersurat ke PT GNE, meminta waktu audiensi. Kami mencium aroma tak sedap, sehingga kami datang mempertanyakan aroma tak sedap itu,” katanya.
“Kalau PT GNE mengadakan telur dan paket lainnya dari luar, sama artinya mengkhianati pelaku UKM, peternak dan Gubernur yang ingin majukan UKM,” tambah Iswan.
Ia menegaskan, audit terhadap PT GNE sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat, dan transparansi pengadaan JPS Gemilang untuk masyarakat NTB, harus dilakukan. Jangan sampai, masyarakat yang membutuhkan kebutuhan pokok ditengah wabah korona ini, malah dimanfaatkan oknum tidak bertanggungjawab, memperkaya diri atau golongan, dalam pengadaan komponen paket JPS Gemilang ini. “Saya melihat pengadaan JPS Gemilang, PT GNE tidak memberdayakan UKM NTB dan peternak lokal,” tegasnya.
Bantuan JPS Gemilang bukan menggunakan anggaran kecil. Karena itu, Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, harus komitmen mengawasi pengadaan paket JPS Gemilang. Termasuk, berani bersuara tentang fakta lapangan. Bila perlu dewan membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengadaan paket JPS Gemilang itu. “Kami harap, aparat penegak hukum tidak main mata dengan paket JPS Gemilang tersebut,” pintanya.
Kembali iswan menegaskan, jika dari berbagai dugaan permainan pengadaan paket JPS Gemilang itu terbukti, pihaknya mengaku tak segan-segan akan menyegel kantor PT GNE. Bahkan, akan membawa kasusnya ke ranah hukum. “Kami harapkan agar bekerja mengedepankan kemanusiaan. Karena ini adalah wabah. Jangan sampai justru dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi,” pungkasnya. (fa’i/r3)