JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA DIBUKA: Pegawai Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB terlihat di depan beraktivitas, Kamis kemarin.

MATARAM – Pemeriksaan dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sejumlah rekanana pada pengerjaan proyek APBD Kota Bima 2018 sebanyak 15 paket mencapai Rp 32 miliar, ini masih terus berjalan. Disatu sisi alah satu kontraktor blak-blakan membuka siapa saja oknum kerabat pejabat di Kota Bima yang menampung aliran dana dari hasil pekerjaan proyek Rehab Rekon (RR) pasca banjir senilai Rp166 miliar dan APBD murni di PUPR selama tahun 2018-2021. 

 

Seorang kontraktor CV. NJ yang mengerjakan dua item proyek yakni paket jalan lingkungan Oi Fo’o BPBD senilai Rp 5,3 miliar dan paket jaringan air bersih di PUPR senilai Rp 571 juta menegaskan dua paket proyek itu bukan miliknya, tapi diduga milik kerabat pejabat di Kota Bima inisial, MM. 

 

NJ membeberkan, untuk anggaran dari hasil dua proyek itu tidak masuk kantong pribadinya, melainkan diduga langsung diserahkan kepada dua orang yang diyakini berperan penting dalam pelaksanaan 15 paket jumbo sebagaimana pengaduan elemen masyarakat di KPK. 

 

“Khusus untuk pencairan uang muka proyek jalan Oi Fo’o 1 kebetulan keluar bareng bersama uang muka CV. ZB langsung didampingi RAS. Kemudian RAS menelpon MM uang disetor kemana, MM langsung mengarahkan ke salah satu bank dan ketemu dengan ibu T, salah satu pegawai bank,” terang NJ kepada media, kemarin. 

 

Diakuinya pula, uang muka atau DP proyek air bersih di PUPR langsung dikasihkan ke oknum inisial E salah satu anak buah MM yang  kebetulan oknum E ini yang tangani empat paket proyek air bersih di PUPR. 

 

Sedangkan uang termin 1 proyek jalan Oi Fo’o 1 senilai Rp1,3 miliar kontraktor NJ langsung setor ke rekening pribadi RAS di salah satu bank. Saat itu W langsung didampingi RAS. 

 

Termin terakhir proyek jalan Oi Fo’o 1, pihak MM langsung perintah semua uang itu untuk dibayar penyewaan alat berat di salah satu pengusaha Bima AS alias C. 

Anehnya, termin terakhir proyek air bersih di PUPR, uang tidak masuk di rekening perusahaan NJ. Salah satu oknum pegawai PUPR membuka rekening baru atas nama perusahannya tanpa sepengetahuan NJ. 

 

“Kayaknya uangnya masuk di rekening bodong itu. Memang kalau Bank Garansi proyek itu saya tanda tangan sendiri dan juga saya sendiri, pernah kerjakan proyek PL di PUPR senilai 100 juta. Tapi fee 10 porsen proyek itu saya langsung kasih ke MM,” bebernya.(jho)

 

Diketahui NJ sendiri sekitar 9 jam lamanya telah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK di kantor BPKP Perwakilan NTB Mataram, Rabu kemarin (12/10/2022) mulai sekitar pukul 10.00 wita. Pemeriksaannya berlangsung sekitar 9 jam. 

 

Meski agak telat, ia datang sendiri tanpa didampingi Pengacara. Saat masuk di ruangan pemeriksaan, kata dia, rupanya sudah ada J  Direktris CV BL, dan Direktur Utama PT RJK, JAN pamannya MM. 

 

Saat berhadapan dengan penyidik KPK, kontraktor NJ mengaku penyidik lebih banyak mencocokkan data data yang sudah ada. Rupanya penyidik sudah mengetahui siapa pemilik proyek yang di tangani NJ. 

 

“Nggak ada celah kita mau berkata bohong. Saya hanya bilang bukan proyek sendiri pak, paling dapat fee sedikit anggap uang rokok,” selorohnya. 

 

Begitupun dengan soal aliran dana proyek yang dikerjakannya, rupanya penyidik sudah kantongi data-datanya. 

 

“Justru kemarin itu tinggal dicocokkan dengan print out rekening koran yang saya bawa baik rekening pribadi mapun perusahaan. KPK tinggal cek, di situ,” bebernya lagi. 

 

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri yang dikonfirmasi wartawan di Mataram, Jumat lalu 7 Oktober 2022 soal rangkaian penyelidikan pekerjaan proyek Rehab Rekon (RR) pasca banjir di Kota Bima, tak menjawab spesifik terkait kasus TPPU. 

 

Ia hanya memberi gambaran, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan atas laporan yang harus ditindaklanjuti. 

 

Dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kota Bima menurut dia, sama prinsipnya dengan perkara lain yang ditangani Deputi Penindakan KPK. 

 

Diawali laporan masuk, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan jika cukup bukti. 

 

“Mana kala terbukti ada tindak pidana korupsi, maka kita akan tetapkan siapa tersangkanya,” jawabnya singkat. (jho)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 320

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *